Apa Hakikat dari Agenda Pertemuan Global: MDG’s, APEC dan WTO tahun 2013?

Untuk memasifkan kepentingan  dikawasan Asia-Pasifik, Imperialisme Amerika Serikat terus mendorong negeri-negeri bergantung membuat program dan kebijkan yang pro terhadap kepentingan mereka. Pada tahun 2013 ini, seperti halnya penyelenggaraan-penyelenggaraan forum kerjasama multilateral tahun-tahun sebelumnya, Indonesia kembali dipercayakan sebagai tuan rumah untuk penyelenggaraan pertemuan sejumlah skema global Imperialisme tersebut, seperti MDGs, APEC dan, WTO. Seluruh Agenda global tersebut akan melakukan penilaian dan perumusan program yang sudah dan yang akan dijalankan berikutnya yang notabenenya adalah untuk terus berusaha mencari jalan keluar atas krisis dan memassifkan penindasannya terhadap Rakyat.

Millennium Development Goals-MDG’s (MDGs) yang sesungguhnya adalah blue print program pembangunan setiap Negara anggota PBB dan, telah diadopsi oleh Negara-negara lainnya seolah-olah untuk menyusun upaya pemerintah menuju target-targer yang “bisa dilakukan” dan “terukur”. Namun, maksud sebenarnya adalah untuk melegitimasi neoliberalisme dan menunjukkan bahwa sistem kapitalis dunia adalah satu sistem yang manusiawi, bahkan sebagai skema kerakusan eksploitasi dan penjarahan imperialisme seperti kenyataan sampai hari ini.

Pertemuan high level panel (HLP) MDG’s yang telah diselenggarakan pada Bulan Maret lalu di Nusa dua-Bali, bertujuan untuk melakukan evaluasi terkait capaian program tujuan pebangunan Millinium (MDGs) atas 8 (delapan) goals utamanya, yakni; 1). Memerangi kemiskinan 2). Pendidikan dasar untuk semua 3). Kesetaraan gender 4). Mengurangi angka kematian ibu melhirkan dan gizi buruk 5). Kesehatan 6). Memerangi penyakit HIV/AIDS dan penyakit lainnya 7). Lingkungan 8).

Melalui pertemuan tersebut, secara terbatas sekretariat PBB juga mengundang sejumlah perwakilan Civil Society Organizations (CSO) Internasional, Regional dan Nasional untuk terlibat didalam panel (Interface) guna memberikan masukan atas aspirasi masayarakat yang sudah dihimpun oleh CSO sebagai masukan dalam penyusunan laporan dan rencana program pembangunan paska 2015 (MDGs post 2015), yakni tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG).

Meskipun dengan perwakilan  CSO yang relatif terbatas (total keseluruhan 50 Orang) dengan waktu berbicara yang sangat singkat (Hanya delapan menit untuk 50 Orang), UN menyampaikan hal tersebut sebagai upaya untuk menjunjung nilai demokrasi dan untuk dapat menyerap aspirasi rakyat. Sehingga dengan demikian untuk satuan tugas PBB (The UN Task Force) paska 2015 telah menetapkan peta jalan pembangunan baru yang salah satu program prioritasnya adalah menanggulangi kemiskinan dan kelaparan.

Untuk mewujudkan hal tersebut, diantaranya disebutkan dengan berusaha mewujudkan kesempatan kerja penuh dan produktif, termasuk didalamnya adalah kaum perempuan dan kaum muda. Untuk mendukung program ini, Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) telah menyusun pekerjaan layak nasional bagi indonesia yang memilki tiga fokus; 1). Penciptaan lapangan kerja untuk pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan 2). Hubungan industrial yang baik dalam konteks tata kelola ketenagakerjaan yang efektif  3). Jaminan sosial untuk semua.

Sedangkan pertemuan APEC CEO Summit adalah forum petemuan negara-negara anggota APEC untuk membicarakan masalah ekonomi dikawasan Asia-Pasifik, dimana saat ini APEC beranggotakan 21 negara. Sebelumnya, pada tahun 1994 Indonesia pernah menjadi tuan rumah dalam pertemuan tersebut dan menghasilkan beberapa kesepakatan yang menegaskan tentang liberalisasi perdagangan dan investasi yang akan dijalankan pada tahun 2010 bagi negara maju dan hingga tahun 2020 untuk negara berkembang. Program pertemuan tersebut yang juga dikenal dengan Deklarasi Bogor (Bogor Declarations) tersebut telah dirangkum dalam dokumen APEC 1994-2015 yang berjudul “Tujuan Pencapaian Bogor (The Bogor’s Goals)”.

Agenda WTO’s 2013 Ministerial Conference adalah Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-9 yang akan dihadiri oleh negara-negara anggota WTO atau Organisasi Perdagangan Dunia. WTO merupakan badan internasional yang secara khusus mengatur masalah perdagangan antar negara. Sistem perdagangan multilateral WTO diatur melalui suatu persetujuan yang berisi aturan-aturan dasar perdagangan internasional sebagai hasil perundingan yang telah ditandatangani oleh negara-negara anggota. Persetujuan tersebut merupakan kontrak bersama yang sangat mengikat bagi seluruh negara anggota. Karenanya, Indonesia-pun sebagai salah satu negara pendiri WTO telah meratifikasi Persetujuan Pembentukan WTO melalui UU N0. 7 tahun 1994.

Skema kebijakan perdagangan dunia ini dibuat dengan tujuan utamanya agar dapat melakukan monopoli perdagangan diseluruh penjuru dunia, dengan cara membuka pasar seluas mungkin bagi produk barang dan jasa milik negara-negara industry maju dan menghilangkan segala hambatan seperti tarif impor, bea masuk, akses pasar yang mudah, pencabutan subsidi sosial, hingga pengguasaan atas kekayaan intelektual. Seluruh skema ini diatur didalam beberapa kesepakatan yang dirumuskan seperti General Agreement on Tariff and Trade (GATT) yakni kesepakatan dibidang perdagangan barang, General Agreement on Trade and Services (GATS) yakni kesepakatan di bidang perdagangan jasa, General Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Properties (TRIPs) yakni kesepakatan di bidang hak kekayaan intelektual dan penyelesaian sengketa (Dispute Settlements).

Pemerintah Indonesia, sebagai pemain kunci dan memiliki peranan significant bagi Imerialisme didalam seluruh skema global tersebut, secara maksimum telah menjalankan perannya sebagai promotor atas seluruh program imperialisme tersebut. Sedangkan untuk mengantisipasi dampak implementasinya di Indonesia, khususnya dalam membendung bangkitnya gerakan rakyat yang semakin meningkat, SBY bersama seluruh jajaran pemerintahannya telah membentuk berbagai program antisipatif yang anti terhadap Rakyat.

Menjelang akhir tahun 2011 lalu, Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Intelijen yang digunakan sebagai salah satu Undang-undang untuk melegitimasi tindakan-tindakan kriminalisasi terhadap rakyat, untuk mengetahui seluk beluk aktifitas rakyatnya, mendeteksi adanya ancaman-ancaman yang mungkin timbul dan mengancam pemerintahan.

Selanjutnya, telah ditetapkan pula UU Penyelesaian Konflik Sosial (PKS) dan kini, RUU Kamnas dan Ormass yang sudah pasti akan menjadi sebuah sarana bagaimana negara ini mengambil tindakan cepat dalam memberangus gerakan rakyat yang oleh Pemerintah dapat disimpulkan sebagai situasi yang “mengganggu keamanan negara” atau “mengancam kestabilan politik nasional”. Faktanya, dalam menyelesaikan berbagai masalah dan tuntutan rakyat saat ini, pemerintah cenderung menggunakan menggunakan jalan kekerasan, baik dengan mengerahkan aparat keamanan (TNI-POLRI) maupun sipil.

Begitupun dengan RUU Ormas yang tengah dibahas sekarng ini, akan semakin membatasi kebebasan organisasi-organisasi masyarakat untuk mengembangkan aspirasinya. Aturan-aturan yang mengikat didalam RUU Ormas hanya akan mempersempit hak-hak demokratis rakyat Indonesia, membungkam gagasan-gagasan maju dari rakyat. Dari UU dan RUU diatas  menunjukkan bahwa rejim sedang mempersiapkan untuk mengoptimalkan peranan militer untuk memantau seluruh aktivitas masyarakat.

Secara khusus disektor buruh, dalam menjamin kepentingan Imperialisme maupun milik borjuasi besar komprador atas tenaga kerja murah, SBY terus mempertahankan politik upah murah melalui sistem kerja kontrak dan outsourching. Demikian pula dengan upaya-upaya dalam mengamankan kepentingan perusahaan-perusahaan besar milik Imperialisme maupun milik borjuasi besar komprador yang ada di Indonesia,    Pemerintah telah menunjukkan ketidak raguannya dalam melakukan pemberangusan atas serikat dan kriminalisasi terhadap buruh yang kritis dan aktif melakukan protes. Dengan kondisi demikin, tindak kekerasan, kriminalisasi dan PHK sepihak adalah konsekwensi lansung yang selalu dihadapi oleh Buruh.

Meskipun Pemerintah telah meratifikasi konvensi ILO, yang di dalamnya juga termasuk mengatur masalah kebebasan berserikat, kemudian menerbitkan Undang Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Buruh/Serikat Pekerja, serta Undang Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003. Kenyataannya, tidak secara serta merta kebebasan berserikat bagi buruh dapat dilaksanakan, baik didalam maupun diluar perusahaan. praktek anti serikat buruh sejati yang dilakuakan pengusaha terhadap pimpinan serikat buruh dalam menjalankan fugsinya sebagai pimpinan didalam aktifitasnya terus saja terjadi. Selain PHK dan mutasi bagi buruh yang mendirikan serikat, watak anti serikat dilakukan oleh para pengusaha sampai dalam bentuk intervensi terhadap serikat buruh dengan mengatur keterlibatan  pimpinan dan anggota dalam mengikuti kegiatan organisasi.

Dengan berbagai kebijakan pemerintah dan perlaakukan perusahaan yang begitu ketat, dilain sisi juga tidak diikuti dengan meningkatnya kesejahteraan buruh. Pada tahun 2013, terdapat kenaikan rata-rata UMP secara nasional mencapai 18,32 persen, dengan pencapaian UMP terhadap Komponen Hidup Layak (KHL) mencapai 89,78 persen. Secara nominal, angka ini meningkat cukup signifikan jika dibandingkan dengan kenaikan UMP pada tahun 2012 yang secara nasional hanya naik 10,27 persen.

Menanggapi kenaikan tersebut, para pengusaha yang terhimpun dalam Kamar Dagang dan Industri (KADIN) secara sinis bereaksi dan mengusulkan agar kenaikan UMP 2013 dicatatkan dalam Museum Rekor Indonesia (MURI). Dibeberapa kota seperti Jakarta, Tangerang, ataupun Bekasi angka kenaikan UMP untuk tahun 2013 mencapai 40 persen, inilah yang membuat semua pengusaha bereaksi negatif, mengajukan penangguhan upah dan mengancam akan melakukan PHK besar-besaran ataupun juga melakukan relokasi perusahaan.

Namun sesungguhnya, angka kenaikan UMP yang cukup tinggi ini sesungguhnya belum menjawab kebutuhan riil kaum buruh di Indonesia. Kenapa demikian? Kenaikan UMP adalah konsekuensi dari terus meningkatnya harga-harga kebutuhan pokok yang terjadi dipasar. Untuk tahun ini, angka KHL di Jakarta berdasarkan survei adalah Rp. 1,978,789, dimana angka ini dihitung berdasarkan kebutuhan minimum buruh, belum mempertimbangkan inflasi yang akan terjadi pada tahun 2013.

Kenyataannya, sampai dengan bulan keempat tahun 2013 ini, inflasi telah terjadi hampir disebagian besar produksi pangan secara berturut-turut setiap bulan (Ex: Kenaikan harga telor, harga Cabai, harga bawang hingga sayuran). Demikian juga dengan harga makan diwarung-warung siap saji, tak ketinggalan para pemilik kost/kontrakan juga berancang-ancang menaikkan sewa, sehingga hal ini membuat kenaikan UMP menjadi semakin tidak berarti. Kenyataan tersebut kini semakin menyakitkan ditengah ancaman pemerintah untuk menaikkan harga BBM dan TDL.

***Front Perjuangan Rakyat

~ oleh Akang Muhib pada 11/06/2013.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: