AWAS(I) BAHAYA FASISME !!!

Dalam pengertian umum, Fasis/Fasisme merupakan sebuah paham politik yang menjunjung kekuasaan absolut tanpa demokrasi.  Fasisme muncul di dunia ditandai pada masa perang dunia II yang dibawa oleh Imperialisme Jerman, Itali dan Jepang, dengan mengambil bentuk nasionalisme sempit untuk menguasai tanah jajahan. Paska perang dunia II, di negara-negara Imperialis maupun Setengah Jajahan, Fasisme telah berkembang dalam bentuk baru, dimana kekuasaan negara dimanfaatkan oleh golongan berkuasa untuk memaksakan kehendaknya dengan menggunakan aparat militer ataupun institusi lain dalam menindas gerakan rakyat untuk memperjuangkan hak-hak demokratis dengan jalan kekerasan secara langsung dan terbuka maupun dengan regulasi/kebijakan atau praktek terselubung yang tentunya mengarah pada upaya otorisasi sempit dalam mempersempit ruang demokrasi untuk rakyat. Fasisme di Indonesia berkembang pada masa Soeharto yang biasa dikenal orang sebagai fasisme militeristik untuk membungkam demokrasi terutama gerakan rakyat.

Benarkah Semakin Vulgar?

Sejak awal sampai akhir tahun 2012, rezim boneka Amerika Serikat (AS), Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), semakin menunjukkan karakter fasisnya secara vulgar. Kekuasaan reaksioner ini membungkus aturan yang fasis dengan cara-cara “demokratis” bersama parlemen kemudian berujung tindakan vulgar fasis yang menyengsarakan rakyat.

Di awal 2012 saja langsung meledak perlawanan rakyat di perdesaan dan perkotaan. Di perdesaan, kaum tani menolak perampasan tanah bagi perkebunan sawit, kayu, dan pertambangan. Beberapa perlawanan rakyat yang mencuat di tingkat nasional seperti petani di Mesuji Lampung dan Senyerang Jambi terhadap perkebunan milik anak perusahaan Sinar Mas, penentangan petani Sape Bima Nusa Tenggara Barat atas SK Bupati tentang izin pertambangan bagi perusahaan milik Australia, penembakan petani Batang Kumu Riau oleh Brimob Kompi C Sipirok, dan banyak lagi. Di perkotaan, buruh Indonesia telah menggentarkan rezim komprador melalui aksi massa yang menuntut kenaikan upah yang lebih baik dengan melumpuhkan kawasan industri dan sarana transportasi vital, seperti jalan tol di Bekasi.

Di sisi lain, rezim melengkapi dirinya dengan benteng-benteng regulasi fasis untuk melegitimasi tindasan agar dapat memaksa rakyat menanggung beban krisis. Sampai penghujung tahun 2012, SBY berhasil meloloskan Undang-undang Penyelesaian Konflik Sosial (UU PKS) yang sarat teror dan tindasan kepada rakyat, termasuk kepada klik klas berkuasa yang lebih minor. Di tahun yang sama, ia mengajukan rancangan aturan payung keamanan nasional yakni RUU Keamanan Nasional dan mencekik aspirasi dan kebebasan demokratis rakyat melalui RUU Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Semuanya menjadi penggenapan aturan-aturan fasis yang telah disahkan sebelumnya yaitu UU Intelijen, UU Pemberantasan Terorisme, UU TNI, UU Pengadaan Lahan, dan lain-lain.

Teror dan Adu Domba

Regulasi-regulasi reaksioner berkaitan dengan strategi besar penanganan krisis yang membutuhkan stabilitas dan keamanan. Rezim memakai dua cara untuk memuluskan tujuan-tujuannya yakni teror dan manipulasi. Pada tahun 2012 lalu, angka represif dan kekerasan negara semakin intensif dalam menghadapi gerakan massa yang meningkat dan menindas kebebasan demokratis.

Pertama, Perdesaan. Soal utama di perdesaan, yang dialami petani dan suku bangsa minoritas, adalah masalah agraria (penghisapan feodalisme) dan perampasan tanah bagi perkebunan besar, pertambangan, dan pembangunan infrastruktur. Dari laporan salah satu organisasi non-pemerintah (Ornop) bidang agraria mencatat sepanjang tahun 2012 terdapat 156 petani ditahan, 55 orang luka dianiaya, 25 luka ditembak, dan tiga orang tewas melalui proses kriminalisasi dan kekerasan.

Sejak Januari sampai Juli 2012 saja sudah terjadi lebih dari seratus kasus perampasan tanah yang mengorbankan 25 ribu petani. Kekerasan itu tersebar di setiap daerah meliputi Ogan Ilir, Dongala, Pulau Romang Maluku Barat, Padang Halaban, PTPN II Deli Serdang, Cinta Manis PTPN VII, dan banyak lagi.

Menurut data Konsosrsium Pembaruan Agraria terdapat 198 kasus tercatat, diantaranya meliputi 90 kasus di sektor perkebunan, 60 kasus pembangunan infrastruktur, 21 di sektor pertambangan, 20 di sector kehutanan. Jumlah itu lebih tinggi dari tahun sebelumnya (2010-2011) 106 dan 163 kasus. Di sisi lain, Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sebagai lembaga semi pemerintah membenarkan soal konflik agraria (istilah Komnas HAM) tetap menjadi aduan yang tertinggi jumlahnya setiap tahun.

Laporan-laporan tersebut tentunya masih terbatas pada informasi yang terberitakan dan aduan yang disampaikan secara resmi. Di sisi lain, banyak tindasan fasis bersenjata tidak mengemuka karena control klas reaksi atas media massa.

Pada tahun 2012 juga, semakin banyak rakyat berlawan terhadap pemaksaan fasis negara yang berlindung di balik UU No. 2/ 2012 dan Perpres No. 71/ 2012 (Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum). Sesuai aturan, masyarakat tidak memiliki hak mempertahankan tanah yang telah ditetapkan bagi pembangunan infrastruktur kecuali hak tawar- menawar ganti rugi yang diajukan pemerintah atau swasta. Keadaan demikian menjadikan tahun 2012 sebagai “panen” proyek pembangunan tol, diataranya: Jalan tol Cikampek-Palimanan (Cikapali), Semarang-Solo, Cinere-Jagorawi, Medan-Kuala Namu, pembangunan PLTU di Batang Jateng, Pembangunan Jalur Lintas Selatan Jawa, Penambangan pasir besi di pesisir Selatan Jawa, Perluasan Perampasan Tanah Program Proyek MIFEE di Merauke Papua, dan lain-lain. Proyek intensif ini merupakan bagian dari program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).

Kedua, Perkotaan. Buruh dan kaum miskin kota mengalami penghisapan dan disertai tindasan yang luar biasa agar perampasan upah terus berlanjut. Buruh mengalami tekanan pengusaha, aparat Polri/TNI, dan bandit bayaran (preman) atas perjuangan menuntut kenaikan upah, perbaikan syarat kerja (tuntutan menjadi pekerja tetap dan penghapusan sistem kontrak serta outsourcing), kebebasan berserikat, penggusuran secara paksa dan sepihak terhadap PKL dan warga pemukim.

Pemerintah membiarkan penghidupan buruh memburuk lewat jaminan bagi pengusaha menangguhkan pembayaran upah minimum selama 12 bulan. Selain itu, kabir membangun pos keamanan dan teritori militer dekat kawasan industri sebagai keamanan dan kontrol yang efektif dalam memukul perjuangan buruh.

Krisis kronis menjadikan intimidasi dan kekerasan terhadap buruh semakin meningkat tiap tahun. Gerakan buruh menuntut perbaikan upah dan kondisi kerja terutama di wilayah Kawasan Ekonomi Khusus, tak luput mendapat ancaman, terror, dan represifitas dari pihak perusahaan melalui preman bayaran dan juga aparat.

Tingginya represifitas terhadap gerakan buruh merupakan gambaran masalah yang dihadapi klas dan sektor lainnya, seperti jurnalis. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) mencatat ada 56 kasus kekerasan yang meliputi serangan fisik langsung (18 kasus), ancaman (15 kasus), perampasan dan pengerusakan alat kerja (10 kasus). Kekerasan dihadapi jurnalis berkaitan dengan peliputan yang berhubungan dengan aparat negara dan kasus-kasus khusus seperti korupsi dan agraria.

Selain itu, tindakan fasis kekuasaan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dikemas dalam kontradiksi antar rakyat atau konflik sosial sebagai jalan bagi rezim menguatkan kekuasaan kabir, mengokohkan monopoli tanah, memutasikan kontradiksi pokok, meredam dan memukul gerakan demokratis. SBY bertanggungjawab atas politik adu domba dan pembunuhan antar rakyat di Balinurga dan Sidoreno (Lampung), penyerangan kaum Syiah di Sampang Madura, pertentangan antar kelompok di Kutai Barat, kampanye SARA pada Pemilukada DKI, serta pertentangan antar suku di Papua. Konflik ini memiliki usia panjang yang mengakibatkan ribuan orang tewas mengenaskan.

Kebrutalan juga telah menjadikan ribuan rakyat Papua mati yang memperjuangkan hak menentukan nasib sendiri (self-determination) sejak kekuasaan fasis Soeharto sampai rezim boneka AS sekarang, SBY.

Sejak awal 2012, militer Indonesia telah membunuh 17 orang dan melukai 29 lainnya. Operasi militer telah menewaskan 34 orang dan melukai 35 orang. Sebagian besar rakyat tewas akibat siksaan sebelumnya selain ditembak secara brutal. Pembunuhan dan penyiksaan banyak ditujukan kepada aktivis-aktivis yang gencar melakukan aksi massa, seperti yang dialami Mako Tabuni (wakil ketua Komite Nasional Papua Barat atau KNPB).

Intelijen fasis memiliki peran besar mengadu-domba antar suku sehingga dapat dipergunakan untuk melawan aspirasi pembebasan nasional rakyat Papua. Lebih dari itu, mereka terlibat dalam penembakan “misterius” terhadap pekerja PT Freeport Indonesia serta orang non-Papua atau asing yang terlibat dalam kerja kemanusian dan kampanye anti kebrutalan militer Indonesia.

Operasi militer menjadi tumpuan utama counter-insurgency untuk menghadapi perjuangan bersenjata di Papua selain operasi lunak melalui Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) yang dipimpin Letjen TNI (Purn) Bambang Darmono. Operasi telah menggelontorkan dana triliunan buat pengintegrasian Papua secara ekonomi, politik, dan kebudayaan.Akan tetapi, dana itu hanya menjadi santapan koruptor dan tidak akan mampu memecahkan krisis dan menghancurkan aspirasi pembebasan nasional.

Rezim Aturan Fasis

Rejim SBY gemar menghujani rakyat dengan kebijakan fasis. Setelah UU Intelijen dan UU PKS, rakyat bersiap-siap dipukul lagi lewat dua rancangan undang (RUU) yakni RUU Keamanan Nasional (Kamnas) dan RUU Ormas. Seperti produk sebelumnya kedua RUU itu bertujuan memperkuat instrumen dan politik fasis, merampas kebebasan dan hak demokratis, memukul gerakan demokratis dan gerakan lainnya.

Dalam Pasal 1 ayat 2 RUU Kamnas menjadikan ideologi sebagai ancaman keamanan nasional. Ini setali tiga uang Pasal 50 ayat 4 RUU Ormas yang menyatakan ormas dilarang menyebarkan ideology marxisme, ateisme, kapitalisme, sosialisme serta ideologi lain yang bertentangan dengan dasar negara Pancasila dan UUD 1945. Aturan demikian akan membuat negara gampangan menuduh subversif dan merampas kebebasan demokratis rakyat, persis kediktaturan fasis Soeharto.

Hubungan erat UU PKS dan RUU Kamnas terlihat pada mudahnya rejim menggunakan kewenangannya pimpinan Dewan Keamanan Nasional menetapkan status konflik dengan darurat sipil atau militer. Konsekuensinya, gerakan demokratis yang meluas akan dihadapi dengan tindakan khusus atas nama hukum, juga gerakan senjata rakyat Papua yang sedang dilancarkan untuk perjuangan menentukan nasib sendiri (self-determination). Ada kesamaan RUU Kamnas dengan UU PKS, UU Intelijen, UU Pemberantasan Teorisme, UU TNI, dll.

Karena itu aturan disebut juga paket undang-undang sektor keamanan. Salah satu kesamaan itu terletak pada segala usaha menghadapi ancaman tersebut yang meliputi: Pertama, Pencegahan, menitikberatkan operasi intelijen (pengalian info, disinformasi, interogasi, dll) termasuk penindakan dini. Kedua, Penyelesaian atau penanggulangan menekankan mobilisasi kekuatan bersenjata. Ketiga, Pemulihan berarti langkah rehabilitasi dan konstruksi.

Sudah pasti, pemerintah punya keleluasaan subyektif menetapkan situasi, kemudian dilanjutkan operasi penculikan, menyiksa, dan membunuh. Intinya adalah keleluasaan menghukum dan mengeksekusi mati tanpa melalui peradilan (extra-judicial). Kekuasaan boneka ini juga menghimpun kelompok-kelompok bandit atau organisasi paramiliter untuk meneror dan membunuh rakyat yang dianggap menghambat dan membahayakan bagi pembangunan nasional ala pemerintah.

Pengalaman perjuangan rakyat yang terorganisasi juga menggetarkan rejim. Karena itu, ia mengajukan RUU Ormas. Rancangan ini terdiri 57 pasal yang mengatur legalitas organisasi kemasyarakatan seperti bentuk, ciri, asas, tujuan, kegiatan, pengawasan pemerintah, larangan, sanksi, dll. Ketentuan ini mengikat bagi ormas berbadan hukum berupa perkumpulan dan yayasan (pasal 10 ayat 1) seperti LSM, komunitas, organisasi adat dan keagamaan, dan pastinya organisasi massa.

Regulasi anti demokrasi menindas kebebasan berorganisasi dan berpendapat karena organisasi diwajibkan memiliki surat keterangan terdaftar (SKT) yang dapat diperpanjang, dibekukan, bahkan dicabut. Konsekuensi SKT, organisasi diwajibkan mendaftarkan kembali organisasinya berdasar aturan baru sebelum disahkan secara sepihak oleh pemerintah. Pendirian organisasai berdasar tingkatannya (nasional, provinsi, kabupaten) juga diberatkan oleh syarat adminitratif yang memverifikasi jumlah kepengurusan dan cakupan kegiatannya (penjelasan Pasal 7).

Lanjutan Tindasan Fasis

Kediktaturan tuan tanah komprador ini merasa tidak nyaman dan terganggu dengan meningkatnya perlawanan tani serta aksi buruh selama ini. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) II (2010-2014), pemerintah melihat penyaluran aspirasi sebagai kebebasan hak politik menjadi suatu tantangan keamanan yang perlu diselaraskan sesuai bingkai Pancasila, UUD 1945, dan NKRI.

Lanjutnya, beberapa masalah penting dalam bidang keamanan yakni separatisme, terorisme dan paham radikalisme yang menggunakan isu kemiskinan dan ketidakadilan, serta pengamanan obyek-obyek vital—yang meliputi perkebunan, kawasan industri, pertambangan, dan militer.

Untuk itu, dalam RPJMN II menekankan pentingnya pencegahan dini dioptimalkan dalam operasi intelijen sehingga dapat mendeteksi ancaman-ancaman keamanan nasional. Bahkan, pemerintah menekankan salah satu prioritas output bidang pertahanan keamanan dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2013 adalah peningkatan keamanan di kota besar dan daerah rawan konflik. Dua sasaran tersebut menunjuk kota dan desa yang memiliki obyek vital dan strategis secara ekonomi, politik, dan pertahanan keamanan.

Dengan melihat skema besar rezim SBY yang diturunkan dari skema imperialis AS maka jelas singkronisasi seluruh perundangan seperti UU Pengadaan Tanah, UU Intelijen, UU Anti Terorisme, UU TNI, UU Penyelesaian Konflik Sosial, RUU Keamanan Nasional, RUU Ormas, dan lain-lain. Bahkan, pemerintah sedang menggodok aturan perundangan tentang teknologi informasi dan komunikasi yang dibungkus dengan judul “perlindungan dan pencegahan” dari kejahatan cyber, tindakan kriminal dan prostitusi, serta terorisme. Sebaliknya, metode itu dipakai juga oleh rezim fasis lainnya, seperti di Filipina dan India, untuk memudahkan kontrol ala fasis sembari memata-matai rakyat. Semua dibuat untuk menjamin stabilitas keamanan yang dibungkus dengan tingginya pertumbuhan ekonomi yang palsu dan pelaksanaan demokrasi palsu.

Berangkat dari pengalaman, kekerasan dan tindasan politik semakin meningkat membungkam aspirasi demokratis rakyat dan menghancurkan gerakan massa seiring krisis kronis yang makin akut. Akan tetapi, dari pengalaman juga menunjukkan perlawanan rakyat semakin meningkat seiring penghisapan yang berlapis-lapis dan tindasan yang makin brutal.

Sumber: http//gelorarakyat.wordpress.com

~ oleh Akang Muhib pada 09/06/2013.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: