Benarkah Indonesia Masih Semi-Koloni dan Semi-Feodal ?

BANYAK aktivis, organisasi, maupun intelektual kekinian menyangsikan bahwa negara dan masyarakat Indonesia kontemporer masih berkarakter “Semi-Koloni dan Semi-Feodal” (SK-SF). Bahkan, ada pula kalangan yang menyangkal objektifitas tesis SK-SF dalam lapangan teori maupun situasi faktual.

Kalangan ini secara tegas mengatakan, struktur masyarakat Indonesia berada dalam lingkup sistem kapitalisme. Mereka, memang mengakui bahwa kapitalisme yang ada saat ini belum lagi bisa dikatakan maju selayaknya Amerika Serikat, Jerman, Inggris, maupun Jepang sebagai wakilnya di Benua Asia. Seringkali kaum intelektual tersebut menambahkan label terhadap kapitalisme di Indonesia. Misalnya, kapitalisme pinggiran, kapitalisme perkoncoan, kapitalisme semu, bahkan kapitalisme yang cacat. Tapi pada intinya, kapitalisme merupakan corak dominan dalam segala sendiri kehidupan masyarakat Nusantara.

Masih menurut mereka, sejak diterapkannya ekonomi uang, pajak kepala, dan ekonomi perkebunan oleh kolonial Belanda pada sepertiga akhir abad ke-19, masyarakat Indonesia mulai diperkenalkan dengan sistem ekonomi kapitalisme. Selanjutnya, arus investasi kapital yang dilakukan sejumlah negara imperialis kekinian semakin menguatkan bahwa hubungan produksi beserta formasi sosial Indonesia sudah bertransformasi ke masyarakat kapitalistik. Dengan kata lain, negara-negara imperialis memiliki maksud baik untuk melepas kaum tani dari belenggu penindasan semi-feodal, memajukan alat-alat produksi pertanian dan perindustrian, memajukan keterbelakangan budaya intelektual pemuda mahasiswa, serta memperkuat fondasi ekonomi nasional.

Terdapat sejumlah kesalahan teoritis dalam pola pikir dogmatis kalangan yang menolak atau menyangsikan tesis SK-SF. Namun, dalam makalah ini, saya cenderung akan mengetengahkan kondisi objektif Indonesia di bawah rejim SBY-Boediono, yang ternyata tetap melanggengkan karakter SK-SF atau keterbelakangan dalam segala bidang kehidupan masyarakat.

  1. Semi Kolonial : Tidak Ada Kemerdekaan Politik dan Ekonomi di Bawah Rejim SBY-Boediono

Secara umum, kalangan yang menolak tesis SK-SF menilai Indonesia kini tidak sepenuhnya tepat jika dikatakan sebagai negara semi-koloni atau setengah jajahan. Menurut mereka, sejak 17 Agustus 1945, Indonesia telah menjadi negara yang merdeka dan mampu mengontrol secara keseluruhan kebijakan politik, ekonomi, dan kebudayaannya.

Namun, khusus di bidang perekonomian nasional, Indonesia sebagai negara kapitalisme  yang lemah, tidak mampu atau bahkan kalah bersaing dengan negara-negara kapitalis maju seperti Amerika Serikat, Inggris, Jepang, atau China. Alhasil, kekuatan imperialis mampu kembali mendominasi perekonomian nasional. Meski demikian, mereka tetap menilai hal ini tidak lantas menyematkan status semi-koloni pada negara Indonesia. Pasalnya, pemerintahan secara nasional tetap memiliki kedaulatan untuk menentukan nasibnya sendiri dalam bidang politik dan mampu meraup keuntungan ekonomis dari perdagangan internasional (ekspor-impor).

Agar tidak simpang siur dalam memahami ‘semi-koloni’, kita terlebih dulu harus memiliki titik pangkal definisi dari hal tersebut. Profesor Jose Maria Sison, dengan mencontohkan Filipina, mendefinisikan semi-kolonial sebagai situasi dimana seluruh keputusan politik, ekonomi, dan kebudayaan masyarakat ditentukan oleh negara imperialis—terutama oleh Amerika Serikat pasca-Perang Dunia Kedua.[1] Karena itu, status sebagai negara jajahan praktis tetap bertahan, baik sebelum maupun sesudah gelombang pasang kemerdekaan bangsa pasca-PD II. Dalam kasus Indonesia, status sebagai negeri jajahan tidak pernah terputus, baik dari sebelum maupun sesudah proklamasi kemerdekaan. Hanya saja, tuan kolonial dan sistem penjajahannya yang berubah.

Sebelum 17 agustus 1945, Belanda menjadi tuan kolonial yang dominan menguasai hajat politik, ekonomi, dan kebudayaan masyarakat Indonesia, melalui pendudukan langsung. Sementara pasca-PD II hingga kini, Amerika Serikat menjadi tuan kolonial yang dominan menguasai seluruh sendi kehidupan nasional nusantara, meski tidak melalui pendudukan secara langsung. Namun, terlepas dari pendudukan langsung maupun tak langsung, Indonesia tetap tidak memiliki kemerdekaan dalam bidang politik, ekonomi, dan kebudayaan.

1.1.  Watak Semi-Kolonial Dalam Politik Pemerintahan SBY-Boediono

 

1.1.1        Politik Legislasi Ditentukan Imperialis AS

Dalam bidang politik, DPR RI, MPR, Kepresidenan, beserta perangkatnya di tingkat provinsi, dan kabupaten/kota tak ubahnya seperti volkstraad dan skema pemerintahan pada jaman kolonial Belanda, yakni tidak memiliki kekuataan apapun untuk menentukan berbagai kebijakan. Mayoritas rancangan undang-undang yang masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) merupakan ‘pesanan’ dari pihak imperialis AS. Bahkan, kaum imperialis AS mengintervensi sekaligus membiayai proyek amandemen UUD 1945, sebagai langkah untuk menjustifikasi menguasai seluruh kekayaan alam Indonesia.

The Global Review,[2] pada 8 Desember 2011, memuat berita tentang keseluruhan proyek amandemen UUD 1945 yang dibiayai oleh National Democratic Institute (NDI) dan United Nations Development Program (UNDP). Sebagai catatan penting, menurut Mark Weisbrot (peneliti dari Center for Economic and Policy Research/CEPR), NDI pernah terlibat dalam penghancuran dan pelemahan rejim-rejim yang memiliki kebijakan anti-imperialis AS. Misalnya, NDI terlibat dalam penggulingan presiden yang terpilih secara demokratis di Haiti, Jean-Bertrand Aristide, terlibat dalam upaya mendestabilisasi pemerintahan Hugo Chavez di Venezuela, dan terakhir kudeta di Honduras.

Draft dan Dana Amandemen UUD 1945 Dari NDI dan UNDP

Proyek Dana
Amandemen I UUD 1945 USD 95 juta
Amandemen II UUD 1945 USD 45 juta
Amandemen III UUD 1945 USD 35 juta
Amandemen IV UUD 1945 USD 25 juta

Sumber: The Global Review

Tidak hanya UUD 1945 saja, The Global Review juga mencatat, imperialis AS memberikan dana untuk memaksa pemerintah Indonesia menyusun berbagai undang-undang yang memudahkan mereka mengeruk sumber-sumber daya alam. Misalnya, penyusunan Undang-Undang No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, mendapat bantuan dari United States Agency for International Development (USAID) dan Bank Dunia, dengan bantuan anggaran sebesar USD 40 Juta.

Untuk penyusunan Undang-Undang No.21 Tahun 2002 Tentang Ketenagalistrikan, mendapat bantuan dari Asian Development Bank (ADB) dengan Anggaran Sebesar USD 450 Juta. Untuk penyusunan Undang-Undang N0.7 Tahun 2004 Tentang Sumberdaya Air, mendapat bantuan anggaran dari Bank Dunia sebesar USD 50 Juta.

Praktis, sejak Orde Baru berkuasa hingga rejim SBY-Boediono, kaum imperialis mendominasi kebijakan politik legislasi dengan hasil fantastis, yakni mampu mengesahkan 115 undang-undang yang berkaitan dengan penguasaan ekonomi dan sumber daya alam. Khusus dalam dua kali masa kepemimpinan SBY, imperialis AS melalui berbagai lembaga  donortelah menggelontorkan ‘dana pinjaman’ senilai USD 3,4 miliar untuk membuat berbagai perundang-undangan.[3]

Dana Utang Luar Negeri Khusus Untuk Proyek Pembuatan UU Selama Kepemimpinan SBY (2004-sekarang)

 

Project Name IBRD/IDA (USD Juta) Status Aprroval Date
Indonesia Sixth Development Policy Loan 750 Closed 24 September 2009
Fifth Development Policy Loan 750 Closed 9 Desember 2008
Fourth Development Policy Loan 600 Closed 4 Desember 2007
Third Development Policy Loan 600 Closed 19 Desember 2006
Second Development Policy Loan 400 Closed 15 Desember 2005
First Development Policy Loan 300 Closed 21 Desember 2004

            Sumber: World Bank, Development Policy Loan (DPL)

Tidak adanya kemerdekaan politik di Indonesia juga bisa ditunjukkan dengan aksi pat-gulipat imperialis AS beserta rejim komprador di dalam negeri dalam menentukan arah reformasi pajak dan pemberantasan korupsi—dua hal yang selalu digembar-gemborkan rejim SBY-Boediono sebagai program utama politik reformasi birokrasinya. Titik temu politis antara rejim SBY dengan kekuatan imperialis AS dalam hal ini ialah: pihak asing berkepentingan dalam meminimalisasikan biaya ekspor kapital mereka guna meraih super profit, sementara rejim komprador berkepentingan menjual proposal pemberanasan korupsi, reformasi birokrasi demi mendapat pinjaman per tahun.

Secara khusus, upaya reformasi politik perpajakan yang dibiayai dari ULN telah memakan anggaran yang besar. Melalui proyek PINTAR (Project for Indonesian Tax Administration Reform) Bank Dunia mengatur kebijakan politik perpajakan Indonesia. Komponen pinjaman luar negeri mencapai 10-15 persen dari total anggaran Ditjen Pajak setiap tahun. Per masa anggaran, SBY memberikan anggaran kepada Ditjen Pajak sebesar Rp 4 triliun, yang bersumber dari APBN dan ULN. Untuk periode kedua pemerintahan SBY, pinjaman dari Bank Dunia guna mereformasi politik perpajakan mencapai USD 146,1 juta untuk jangka waktu 2009-2015.

Project for Indonesian Tax Administration Reform (2009-2015)

Project-At-A-Glance Project Goals
  • Approval Date : 15 Januari 2009
  • Closing Date : 31 Desember 2015
  • Total Project Cost : USD 146,1 miliar
  • Region : East Asia and Pasific
  • Major Sector (sector) (%) : Public administration, law and justice (central government administration) (100%)
  • Themes (%) : tax policy and administration (70%); other accountability/anti-corruption (5%): administrative and civil service reform (25%)
  • Environmental Category: C
  • Bank Team Lead: Thomas, Theo David (World Bank)
  • Borrower/Recepient: REPUBLIK INDONESIA
  • Implementing Agency : Ministry of Finace RI`
  • Available Project Documents
  • Agreement (AGR) vol. : 6 September 2010
  • Procurement Plan vol.1 of 1 : 16 Februari 2010
  • Procurement plan vol.1.1 : 1 Desember 2009

Sumber: World Bank Annual Report

Hal yang sama juga terjadi dalam skema politik pemberantasan korupsi SBY-Boediono. Bank Dunia membiayai pemberantasan korupsi pada seluruh tingkatan, dari level pemerintahan nasional hingga pemerintah kecamatan. Bank Dunia, sebenarnya mengamini bahwa komitmen pemerintah SBY untuk memberantas korupsi sangat rendah. Bahkan, seperti yang diungkap Wikileaks, Bank Dunia mempercayai bahwa rejim SBY merupakan rejim yang korup. Akan tetapi, kepentingan Bank Dunia sebagai lembaga imperialis AS hanya satu, yakni terus menggelontorkan dana utang agar mampu mengikat seluruh kebijakan politik Indonesia. Melalui The Anti-Corruption Action Plan (ACAP), rejim komprador telah mendapat miliaran dolar per tahun untuk menerapkan politik pemberantasan korupsi yang “menggelikan”.

List of Active Project with Anti-Corruption Action Plans (2004-2015)

No. Nama Proyek
1 Indonesia Infrastructure Finance Facility (IIFF)
2 Aceh Economic Development Financing Facility (EDFF)
3 Dam Operational Improvement and Safety Project (DOISP)
4 Health Professional Education and Quality Project (HPEQ)
5 Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Desa (PNPM Rural)
6 Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Kota (PNPM Urban)
7 Project for Indonesia Tax Administration Reform (PINTAR)
8 School Operational Assistance Knowledge Improvement Through
9 Transparency and Accountability (BOS-KITA)
10 Urban Water Supply and Sanitation Project (UWSSP)
11 Farmer Empowerment Through Agricultural Technology and Information (FETI)
12 Better Education Through Reformed Management and Universal Teacher Upgrading (BERMUTU)
13 Early Childhood Education and Development Project (ECED/PAUD)
14 Third WSSLIC (PAMSIMAS)
15 Domestic Gas Market Development Project
16 Reconstruction of Aceh Land Administration System Project
17 Strategic Roads Infrastrukture Project (SRIP)
18 Water Resources and Irigation Sector management Project (WISMP)
19 Third Urban Poverty Project (UPP III)
20 Goverment Financial Management and Revenue Project (GRFRAP)
21 Corel Reef Rehabilitation and management Project-Phase II (COREMAP-II)
22 Initiatives for Local Governance Reform Project (ILGRP)
23 Indonesia Managing Higher Education for Relevance and Efficiency (IMHERE)
24 Second Eastern Indonesia Region Transport Project (EIRTP-II)
25 Support for Poor and Disadvantaged Areas Project (SPADA)
26 Urban Sector Development Reform Project (USDRP)
27 Third Kecamatan Development Program (KDP III)

Sumber: World Bank Annual Report

Dari tabel di atas, terlihat jelas bahwa kebijakan politik ekonomi rejim SBY-Boedi hingga ke klas kapitalis birokrat tingkat kecamatan, yang diberikan label upaya untuk memberantas korupsi saat ini, merupakan pesanan dari lembaga imperialis. Dengan demikian, imperialis berkepentingan melanggengkan struktur pemerintahan kapitalis birokrat yang korup, sehingga mereka mampu terus mengekspor kapital berlebihnya melalui bentuk utang luar negeri. Kini, mari kita ajukan pertanyaan substansial, apakah berbagai program hasil utangan tersebut mampu memberantas korupsi, serta menyita berbagai kekayaan koruptor untuk kemakamuran rakyat?

Jika dihitung jumlah biaya yang dikeluarkan untuk pemerantasan korupsi oleh satu lembaga seperti KPK yang kini seakan diagung-agungkan sebagai “benteng terakhir pemerintahan demokratis”, telah lebih besar dibandingkan dengan jumlah uang negara yang berhasil diselamatkan oleh lembaga tersebut. Tahun anggaran 2010, misalnya, KPK mendapat alokasi dana APBN sebesar Rp 431 miliar. Selain itu, KPK juga mendapat bantuan dari luar negeri senilai Rp 77 miliar. Namun,  dari selisih besarnya dana yang dikeluarkan APBN dan bantuan asing, tidak sebanding dengan jumlah uang yang masuk kembali ke kas negara dari hasil sitaan aset koruptor pada tahun 2010, yakni hanya Rp 170 miliar. Karena ditir oleh politik imperialis, maka jangan harap kasus-kasus yang melibatkan kekuatan maha kuasa dalam era Imperialis, yakni “oligarki finans”, seperti Bank Century bakal mampu terselesaikan.

Sejumput data ini saja, telah mampu menggambarkan bahwa pemerintah Indonesia tidak memiliki kedaulatan apapun dalam bidang politik. Rejim SBY-Boediono, bisa dikatakan hanya menjadi kaki-tangan atau komprador bagi tuan kolonialnya, yakni Amerika Serikat. Jadi, jangan bermimpi bahwa sewaktu-waktu rejim SBY-Boediono atau kapitalis birokrat di tingkat daerah akan berbaik hati memberikan peluang politik bagi masyarakat, bahkan pada kelompok yang mengaku populis pun seperti PDI Perjuangan, untuk menentukan berbagai kebijakan yang pro-rakyat. Tentang hal ini, saya telah menguraikannya dalam artikel “Bahaya Politik Populis di Indonesia” (indoprogress.com).

1.1.2        Watak Semi-Kolonial Dalam Politik Anggaran, Keuangan, dan Ekonomi Nasional

 Watak semi-kolonial, juga bisa kita dapati dalam politik anggaran dari keseluruhan rejim yang berkuasa di Indonesia. Setidaknya, sejak periode pertama kekuasaan rejim komprador SBY, satu hal yang paling sering dipropagandakan rejim adalah, pemerintah mengupayakan utang luar negeri (ULN) untuk menutup defisit APBN. Benarkah pemerintah kekurangan uang? Bukankah APBN setiap tahun mengalami peningkatan? Lalu kenapa anggaran defisit dipertahankan? Serangkaian pertanyaan tersebut tidak pernah dijawab secara jujur oleh SBY-Boediono. Tampak kesan bahwa defisit anggaran yang kemudian menjadi alasan untuk meminta ULN dari lembaga-lembaga imperialis AS, seolah jadi hukum baku yang tidak dapat diubah sama sekali.

Strategi defisit anggaran yang diterapkan oleh rejim SBY-Boedi, bisa kita artikan sebagai dua muslihat ala kompradoris. Pertama, strategi defisit anggaran tersebut mengartikulasikan peluang bagi borjuasi komprador untuk menarik minat negara-negara imperialis guna memberikan ULN. Kedua, anggaran yang defisit, turut menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia saat ini merupakan hal yang semu, karena profit yang dihasilkan dari belanja negara justru lari ke luar negeri untuk membayar utang.

Posisi Bunga Hutang dan Cicilan Pokok ULN dan Nilai Pembayarannya dalam APBN Masa SBY (miliar rupiah)

 

Tahun Bunga Hutang Luar dan Dalam Negeri Cicilan Pokok Utang LN Total Pembayaran APBN
2005 65.199,60 37.112,40 102.312,00
2006 79.082,60 52.681,10 131.763,70
2007 79.806,40 57.922,50 137.728,90
2008 88.429,80 63.435,30 151.865,10
2009 110.050,90 69.474,20 179.525,10
2010 115.594,60 58.843,50 174.438,10

Sumber: data pokok APBN, Departemen Keuangan RI

Termutakhir, hingga Agustus 2012, nilai ULN SBY-Boediono telah mencapai Rp 1.959,85 triliun, dengan pembayaran sebesar Rp 117,79 triliun. Dari paparan ini, terlihat bahwa ribuan trilun rupiah dari APBN kita per tahun hanya habis untuk membayar utang beserta bunga rejim kepada imperialis AS, bukan untuk memajukan berbagai sektor kehidupan masyarakat. Inilah, yang substansial bisa kita sebut sebagai watak semi-kolonial dalam politik APBN Indonesia.

Pertumbuhan ekonomi yang merupakan pengejawantahan dari belanja APBN per tahun, memang terjadi. Namun, hasil pertumbuhan tersebut tidak bisa digolongkan sebagai capital flow sehingga mampu menjadi basis dari akumulasi modal domestik. Sebabnya, persentase pertumbuhan ekonomi yang dinominalkan dalam bentuk uang pendapatan negara, habis untuk membayar utang luar negeri. Tentu saja, dana pemerintah yang “diberangkatkan” ke negara-negara imperialis itu menambah besar capital fligh, karena belum ditambah dari super profit yang didapat korporasi imperialis swasta melalui foreign direct investmentswasta.

Secara faktual, data yang dikeluarkan Bank Indonesia sendiri mampu menunjukkan bahwa perekonomian nasional kita tidak pernah “bekerja” untuk kemakmuran rakyat, melainkan hanya untuk membayar utang luar negeri—dengan kata lain, keterjajahan langsung dalam bidang ekonomi. Menurut data BI tahun 2008, utang luar negeri Indonesia mencapai Rp 1.640 triliun lebih atau mencapai 33 persen dari PDB atau nilai produksi barang dan jasa yang dapat dihasilkan rakyat pekerja dalam setahun. Beban bunga utang dan cicilan pokok utang pemerintah dan swasta sebesar Rp 450 triliun atau setara dengan 40 persen dari APBN. Secara teoritis, total utang seringkali dibandingkan dengan PDB. Tetapi utang pokok dan cicilan jarang dibandingkan dengan APBN.

Jika ditambah dengan utang dari obligasi negara atau surat utang negara (SUN) yang berasal dari dalam maupun luar negeri senilai Rp 973,25 triliun, maka total utang pemerintah mencapai Rp 2.613 triliun. Artinya, setiap kepala keluarga di Indonesia yang setengah jajahan ini, harus menanggung utang sedikitnya Rp 44 juta per rumah tangga.[4]

Dalam bidang perekonomian, bahkan lebih banyak lagi bukti yang menjustifikasi bahwa Indonesia di bawah kekuasaan SBY-Boediono tidak pernah melepaskan statusnya sebagai negeri setengah jajahan. Mari ambil contoh yang paling signifikan adalah, pengerukan dan penguasaan sumber-sumber daya alam di Indonesia yang mayoritas berada di tangan perusahaan-perusahaan imperialis asing. Sampai tahun 2011, tercatat bahwa 85 persen kekayaan minyak dan gas nasinal  dikuasai oleh perusahaan asing. Begitu juga kekayaan mineral Indonesia, 90 persen berada dalam kekuasaan perusahan imperialis. Sementara lebih dari 76 persen kekayaan batu bara, dikendalikan oleh pasar ekspor asing melalui—tentu saja perusahaan kapitalis komprador—seperti Bumi Resource.[5]

Super profit yang didapatkan dari berbagai pengelolaan sumber daya alam oleh kekuatan modal asing imperialis tersebut, ternyata tidak berbanding lurus dengan sharing profit yang didapat masyarakat Indonesia. Tentang hal ini, simak tabel berikut:

Penerimaan Negara dari SDA (miliaran rupiah)

Tahun Total Pendapatan SDA Pendapatan Negara dari SDA Persentase
2005 493.919,4 110.467,2 22,37
2006 636.153,1 167.473,8 26.3
2007 706.108,4 132,892,6 18.8
2008 979.305,4 224.463,0 22.9
2009 847.096,6 138.959,2 16,4
2010 990.502,3 164.726,7 16.6
2011 1.101.162,5 163.119,2 14.8

Sumber: Departemen Keuangan RI, 2011

 

Dari tabel tersebut, terlihat jelas bahwa pengerukan sumber-sumber daya alam yang notabene didominasi oleh perusahaan pertambangan maupun perkebunan imperialis beserta anak perusahaannya di dalam negeri, justru tidak pernah memajukan perekonomian nasional. Mayoritas profit yang dihasilkan berbentuk capital flighatau dilarikan ke negara-negara imperialis. Hal ini, tentu saja semakin memperjelas bahwa Indonesia hingga rejim SBY-Boediono berkuasa, tetap menjadi negara setengah jajahan, tidak memiliki kedaulatan dalam bidang apapun. Pemerintah kompradoris, sengaja melanggengkan situasi semi-kolonial ini. Pasalnya, sebagai kapitalis birokrat, mereka mendapat keuntungan dari pembayaran fee kontrak karya, pemberian hak pengelolaan lahan, etc. Belum lagi, banyak dana pemerintah yang menguap alias dikorupsi.

Masih langgengnya status Semi-Koloni bagi masyarakat dan negara Indonesia, juga terlihat jelas dalam sektor ekonomi perdagangan. Perlu ditekankan, sebagai kaki-tangan tuan kolonial, rejim SBY-Boedi selalu mengutamakan investasi asing atau ekspor kapital sebagai tenaga penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional. Hampir semua pembangunan fasilitas mewah didukung oleh investasi asing. Saat ini, kepemilikan pusat-pusat perbelanjaan raksasa seperti Hypermart, Hero, Carrefour (bisnis retail Prancis yang pernah menantang Wallmart; terakhir, bisnis retail ini di Indonesia berhasil diambilalih oleh borjuasi besar komprador dari klik Cendana dan Wallmart: Chaerul Tanjung), Makro, Giant, Alfamart, Seven Eleven, dan Matahari, sebagian besar milik kaum imperialis.

Sebaran minimarket, Supermarket, dan Hipermarket di Indonesia (2011)

Propinsi Minimarket Supermarket Hypermarket Total
Pulau Jawi 8.775 940 107 9.822
DKI Jakarta 3.968 317 40 4.325
Jabar 1.300 194 29 1.523
Banten 1.004 28 14 1.046
Jogjakarta 406 45 4 455
Jateng 979 172 4 1.155
Jatim 1.118 184 16 1.318
Pulau Sumatera 954 195 11 1.160
Sumut 412 74 6 492
Riau dan Batam 96 52 2 160
Sumbar 205 23 228
Sumsel 206 27 3 236
Lampung 35 9 44
Pulau Bali 200 52 2 254
Pulau Sulawesi 104 48 7 159
Sul-Sel 56 37 6 99
Sul-Ut 48 11 1 60
Pulau Kalimantan 112 56 3 171
Kal-Sel 40 19 1 60
Kal-Tim 43 23 1 67
Kal-Bar 29 14 1 44
Papua 28 10 38
Lain-Lain 116 146 262
TOTAL 10.289 1.447 130 11.866

 

Data tentang pesebaran bisnis ritel yang dikuasai oleh perusahaan imperialis ini, setidaknya bisa menggambarkan bahwa kondisi  perdagangan, maupunn kaum pedagang nasional tetap tidak beranjak seperti di era kolonial Belanda—yakni mayoritas sektor perdagangan ritel dikuasai oleh kaum kolonial.

  1. Semi-Feodal: SBY-Boediono Tetap Mempertahankan Keterbelakangan Hubungan Produksi

 

Selain mempertahankan status semi-koloni, dengan terus bercokolnya rejim komprador seperti SBY-Boediono, kaum imperialis tetap mampu mempertahankan kondisi keterbelakangan hubungan produksi masyarakat di Indonesia. Hal ini, berbanding terbalik dengan para aktivis dan intelektual yang secara serampangan menilai corak hubungan produksi di Indonesia telah menjadi kapitalistik, seiring keterkaitan masyarakat dengan investasi modal asing.

2.1. Sekilas Tinjauan Teoritis Tentang Semi-Feodal

Saya, secara sekilas akan menjabarkan sejumlah tinjauan teoritis tentang timbul dan bertahannya karakter corak produksi semi-feodal. Penjelasan teoritis yang saya jabarkan di makalah ini, tentu tidak cukup untuk mengerti seluk-beluk perdebatan teoritis tentang karakter masyarakat Indonesia. Namun, setidaknya penjelasan singkat ini mampu menerangkan fakta-fakta sistem semi-feudal di Indonesia.

Profesor R.S Rao, dalam buku Towards Understanding Semi-Feudal Semi-Colonial Society,[6] menunjukkan bahwa sejak kapitalisme di Eropa berkembang menjadi imperialisme atau kapitalisme yang bersifat monopoli, kaum kapitalis justru mengasimilasi atau mengadopsi corak produksi feodal masyarakat di negara-negara Dunia Ketiga ke dalam corak produksi kapitalistik, sehingga menimbulkan apa yang disebut karakter hubungan produksi semi-feudal. Menurutnya, asimilasi ini diharapkan mampu mendapatkan kaum komprador di dalam negeri, karena politik kolonial lama (yakni pendudukan langsung) cenderung tidak menguntungkan dari segi ekonomis maupun kedudukan hegemoni imperialis AS di percaturan negara-negara imperialis. Bisa dikatakan, bahwa internasionalisasi kapital serta industri yang diciptakan darinya di negeri-negeri jajahan dan setengah jajahan, tidak memiliki peran positif dalam memajukan corak hubungan produksi maupun formasi sosial masyarakat.

Penetrasi kapital di negeri-negeri tersebut, memang berhasil membangun produksi komoditi, perluasan penggunaan sistem uang, mencerabut lapisan terbesar populasi pribumi dari keterikatannya dengan lahan, serta menghancurkan produksi kerajinan-kerajinan tangan kecil. Hal ini, lazim seperti yang dilakukan oleh borjuasi ketika menggerogoti formasi sosial feodalisme di Eropa. Pada batas tertentu, praktik-praktik fisiokratis juga dijalankan oleh banyak negara-negara imperialis di negeri-negeri setengah jajahan dan semi-jajahan. Namun, keseluruhan praktik tersebut berlangsung—bahkan hanya bisa berlangsung—secara bersisian dengan pemeliharaannya atas sisa-sisa feodalisme dan sekaligus memperkenalkan metode-metode penggunaan kaum pekerja bebas.[7]

Persepsi pertama yang ditimbulkan dari penetrasi modal imperialis adalah masuknya relasi-relasi kapitalistik dalam sistem perekonomian di negeri-negeri kolonial dan semi-kolonial yang mayoritas masih berada dalam lingkup feodalisme. Dengan kata lain, sistem produksi feodalisme telah terdisintegrasikan. Pola produksi subsisten yang menjadi ciri khas feodalisme di negeri-negeri koloni dan semi-koloni, banyak yang sepenuhnya telah terhapuskan. Produk pertanian yang dihasilkan kaum petani juga semakin banyak diperjualbelikan di pasar. Dalam proses ini, buruh tani perkebunan/maritim (proletariat desa) dan semi-proletariat juga muncul untuk “menjual tenaganya sebagai kerja produksi yang sekunder”.

Ekspor kapital juga memperkenalkan sistem kepemilikan partikelir dan sewa tanah dalam bentuk uang. Begitu juga, berbagai bentuk perpajakan kapitalistik yang dibayar menggunakan uang, ikut disuguhkan oleh kapitalis monopoli internasional di negeri-negeri koloni dan semi-koloni. Tapi, mayoritas lahan, tetap berada di tangan tuan-tuan tanah. Sistem sewa tanah in natura dan sisa-sisa hubungan produksi feodal tetap bertahan, terutama di wilayah-wilayah pedesaan. Dengan kata lain, implementasi kerangka formasi sosial kapitalisme yang dibawa serta oleh ekspor kapital itu, tidak mendominasi secara keseluruhan dalam formasi sosial negeri-negeri koloni maupun semi-koloni. Sisa-sisa hubungan produksi feodalisme secara umum masih mendominasi mayoritas masyarakat primbumi. Sisa-sisa yang mendominasi ini, bisa dikatakan sebagai karakter semi-feodalisme yang secara bersamaan maupun terpisah, memudahkan stabilisasi super profit bagi negara-negara imperialis.

Meski keduanya memiliki sisi kontradiksi pokok, sisa-sisa klas dominan dalam formasi sosial semi-feodal tersebut, memiliki kepentingan yang sama seperti kaum imperialis dalam hal keterbelakangan ekonomi masyarakat. Dengan keterbelakangan tersebut, klas-klas dari sisa feodalisme tersebut mampu mempertahankan kepemilikannya terhadap lahan-lahan yang luas, serta bekerjasama dengan kaum imperialis untuk mendapatkan profit yang lebih tinggi ketimbang pada era feodalisme. Sementara kaum imperialis, bisa bekerjasama dengan klas-klas internal negeri jajahan dan setengah jajahan tersebut karena mampu menjamin ketersediaan lahan, serta pekerja massal sebagai alat untuk mengubah investasi kapitalnya menjadi superprofit.

Simak penjelasan ringkas dari kebenaran teoritis adanya sistem semi-feudal dari ekonom Aleksejev:

“Tuan-tuan feodal setempat terikat dengan beribu-ribu tali pada kapitalis-kapitalis asing, pada kapitalis-kapitalis Eropa dan Amerika. Mereka, seperti juga kapitalis-kapitalis asing, berkepentingan akan tetap terbelakangnya ekonomi tanah-tanah jajahan. Tuan-tuan tanah membantu penindas-penindas asing dalam merampok rakyat-rakyat jajahan. Mereka adalah sekutu-sekutu muda dari kapitalis-kapitalis asing. Bukanlah suatu kebetulan semata-mata bahwa ada yang mendapat bagian dari kapitalis-kapitalis asing Amerika Serikat, lain-lainnya menari menurut gendang bankir-bankir Inggris. Itulah sebabnya maka perjuangan rakyat-rakyat negeri jajahan dan negeri-negeri tergantung (semi-koloni) untuk pembebasan mereka dari penindasan kaum kapitalis asing, tidak bisa dipisah-pisahkan dari perjuangan mereka guna menghapuskan hak milik tanah feodal, untuk menyerahkan tanah kepada mereka yang mengerjakan, untuk menghapus sisa-sisa feodalisme.”[8]

Lahan-lahan mineral dan pertanian di negeri-negeri koloni dan semi-koloni, memang masih berada di tangan tuan-tuan tanah dan lintah darat. Namun, pencarian bidang-bidang tanah secara luas, menjadi konsentrasi dari kaum kapitalis internasional monopoli. Para imperialis kolonial, mayoritas memperluas lahan melalui kerjasamanya dengan pemegang lahan terluas di dalam negeri tersebut sebagai dasar membangun ekonomi perkebunan. Perkebunan-perkebunan imperialis ini, pada hakikatnya adalah perusahaan pertanian berskala besar untuk memproduksi—teristimewa—berbagai macam bahan-bahan mentah pertanian (kapas, karet, goni, kopi, dll) yang menjadi monopoli kaum imperialis. Produksi dalam perkebunan seperti ini, pada umumnya berbasiskan pada teknologi level rendah dan pekerja semi-perbudakan yang perannya diambil oleh penduduk setempat.[9] Di luar perkebunan, petani yang berproduksi dalam skala kecil begitu menonjol. Tapi, para petani yang memiliki lahan dalam jumlah terbatas ini, harus bergulat dengan sisa-sisa relasi feodalisme dan tali-temali perbudakan. Karena itu, bisa dikatakan, konsentrasi lahan di dalam negeri-negeri ini berada di tangan tuan-tuan tanah yang dikombinasikan dengan landtenure skala kecil.

Sistem setengah feodal muncul akibat dominasi dari imperialisme dalam masyarakat feodal lama. Imperialisme tidak menghancurkan masyarakat feodal lama menjadi sistem kapitalisme. Karena imperialisme hanya membutuhkan bahan mentah yang melimpah, tenaga produksi yang murah dan luasnya pasar bagi produk mereka. Ekonomi mencukupi kebutuhan sendiri diganti dengan ekonomi yang berbasis pada uang. Efeknya produk kerajinan lokal tidak bisa berkembang dan hancur karena harus bersaing dengan produk imperialis yang berteknologi tinggi, mudah dan murah yang diimpor dengan ekonomi berbasis uang untuk ditukar dengan produksi bahan mentah dan produk pertanian.

Di pedesaan kapital berwujud sebagai riba dan perdagangan produk pertanian atau bahan mentah. Di dalam setengah feodal tidak terdapat industri dasar (basic industry). Industri yang ada adalah manufaktur, perakitan, pengepakan yang berorientasi ekspor. Secara nasional industri sangat bergantung pada impor akan tekonologi dan mesin produksi yang maju. Perdagangan didominasi oleh para borjuis besar komprador,dengan konsentrasi pada ekspor produk pertanian, bahan mentah, dan produk hasil manufaktur. Persoalan tanah (secara umum agraria) adalah masalah utama masyarakat sistem ini. Elemen kelas penguasa setengah feodal, yaitu tuan tanah dan sebagian tani kaya masih menggunakan cara berpikir feodal dalam mengakumulasi kekayaan. Kalau mereka mempunyai pendapatan yang berlebih digunakan untuk memiliki atau menguasai tanah yang lebih luas, karena kemampuan mereka berusaha di luar pertanian sangat kecil. Walaupun sebagian ada yang menanamkan saham pada sektor perdagangan untuk menjadi borjuasi besar komprador.

Seringkali aktivis maupun intelektual yang menolak tesis SK-SF, berargumentasi bahwa tidak dihancurkannya sistem produksi pra-kapitalis oleh kekuatan kolonial-imperialis merupakan omong-kosong. Pasalnya, mereka mengatakan bahwa setiap kapitalis berkepentingan “selalu merevolusionerkan seluruh corak produksi, alat-produksi, dan lebih jauh adalah merevolusionerkan formasi sosial masyarakat.”

Sebenarnya, diktum seperti itu, telah digunakan dan diartikan secara salah oleh Ketua Partai Sosial Demokrat Belanda, H Van Kohl, yang justru mendukung kolonialis Belanda di Indonesia—dengan harapan, kaum kolonialis bisa membimbing masyarakat Indonesia menjadi maju ke arah kapitalis, sehingga memenuhi syarat transisi ke demokrasi rakyat.

Jawaban atas hal ini yang perlu diajukan adalah:apakah dengan mengasimilasi sistem kapitalisme dengan sistem produksi feodal, sehingga menimbulkan karakter semi-feudal bukan suatu bentuk yang baru? Bukan suatu bentuk yang revolusioner?. Pemahaman dogmatis kalangan aktivis dan intelektual seperti itu, justru memiliki kelemahan teoritis. Pasalnya, secara sadar maupun tidak, mereka menyamakan situasi negara-negara dunia ketiga di masa kapitalisme persaingan bebas, dengan masa imperialisme atau kapitalisme monopoli. Dalam ilmu materialisme dialektis, dalam era imperialisme, tentu tidak akan ada kapitalis yang mau bersusah-payah membangun dan memajukan suatu negeri, agar negeri tersebut mampu menjadi negara kapitalis dan menjadi pesaing kuatnya.

2.2. Rejim SBY-Boedi Sebagai Tuan Tanah Tipe Baru

Selain tuan-tuan tanah lokal yang masih bercokol di pedesaan, negara—terutama saat ini dicerminkan oleh kekuasaan rejim SBY-Boediono—telah bertindak sebagai tuan tanah baru. Dengan kekuasaan mereka untuk mengeluarkan berbagai macam hak pengelolaan lahan, SBY-Boediono mampu menyewakan jutaan hektar lahan kepada kaum imperialis, seperti yang telah kita paparkan di atas. Selain itu, melalui perangkat Undang-Undang No.25/2007 tentang Penanaman Modal (UUPM), rentang waktu penyewaan lahan bagi pihak swasta asing yang diperbolehkan justru lebih lama dibandingkan masa penjajahan Belanda. Pada masa Agrarische Wet Belanda (yang dipertahankan hingga kekuasaan Soeharto), masa sewa lahan mencapai 75 tahun. Sementara dalam UUPM, masa sewa lahan tersebut menapai 95 tahun.

Secara faktual, 191 juta hektar luas daratan Indonesia, 175 juta hektar di antaranya dikuasai modal besar dan sebagian besar adalah modal asing. Sisa 35,1 juta hektarnya (yakni berupa kawasan hutan) dikuasai oleh berbagai perusahaan, terutama perusahaan borjuasi komprador Sinar Mas group pemegang Hak Penguasaan Hutan, 15 juta hektar melalui Hak Guna Usaha (HGU), dan 8,8 juta hektar melalui Hak Pengelolaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI).[10]

Belum lagi, menurut data Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), 35 persen daratan Indonesia diizinkan untuk dibongkar untuk industri pertambangan oleh 1.194 perusahaan pemegang kuasa pertambangan, 341 Kontrak Karya Pertambangan, dan 257 Kontrak Pertambangan Batu bara (PKP2B). Sedangkan Sawit Watch menyebutkan, sampai Juni 2010, pemerintah memberikan 9,4 juta hektar lahan dan akan mencapai 26,7 juta hektar pada 2020, kepada 30 grup perusahaan imperialis yang mengontrol 600 anak perusahaan komprador di Indonesia. Praktis, luas itu setara dengan tanah yang dikuasai oleh 53,4 juta petani miskin, jika setiap petani memiliki tanah hanya 0,5 hektar. Padahal, masih banyak kaum tani yang tak memiliki tanah atau menguasai tanah di bawah setengah hektar.

***


[1] Lihat: Guerrero, Armado, Philippine Society and Revolution, RSMTT, 1970, hlm 39.

[3] Diolah dari tabel dalam: Taliwang, M Hatta, dkk, Indonesiaku Tergadai, Institute Ekonomi Politik Soekarno Hatta, Jakarta, 2011, hlm 139.

[4] Dengan rasio 230,4 juta jiwa, 59,2 juta rumah tangga, dan 3,89 jiwa setiap rumah tangga. Data Sensus Penduduk BPS tahun 2010.

[5] Data diambil dari Taliwang, M Hatta, dkk, Indonesiaku Tergadai, Institute Ekonomi Politik Soekarno Hatta, Jakarta, 2011

[6] Rao, R.S., Towards Understanding Semi-Feudal Semi-Colonial Society, Perspective, Hyderabad, 1995. hlm 220

[7] The Institute of Economics of the Academy of Sciences of the USSR, Political Economy: A Textbook,Lawrence & Wishart, London, 1954,  hlm 230

[8] Aleksejev, A, Hukum Ekonomi Pokok Kapitalisme Modern, Jajasan Pembaruan, Jakarta, 1957. hlm. 50.

[9] The Institute of Economics of the Academy of Sciences of the USSR, Political Economy: A Textbook,1957, Lawrence & Wishart, London, 1954,  hlm 231

[10] Taliwang, M Hatta, dkk, Indonesiaku Tergadai, Institute Ekonomi Politik Soekarno Hatta, Jakarta, 2011 hlm 75.

 

Penulis: Reza (Jurnalis)

Sumber: Buletin Demokrasi Baru

~ oleh Akang Muhib pada 26/02/2013.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: