PNPM Proyek Imperialis Di Indonesia

Untuk memperkuat dominasi kepentingan imperialis di Indonesia, Pemerintah SBY membuat sebuah rencana sangat ambisius untuk memperbaiki dan membangun infrastruktur seperti pembangkit listrik, jalan tol, jalan lintas pulau, rel kereta api, pelabuhan laut dan udara, jembatan, gedung perkantoran dan berbagai infrastruktur lainnya hanya untuk menarik minat investasi asing agar bersedia menanamkan kapitalnya di Indonesia.

Dana yang dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur tersebut diperkirakan Rp 6000 trilyun atau enam kali anggaran belanja negara atau satu setengah kali PDB. Sumber utama pendanaannya adalah dari institusi finans milik imperialis yang dimobilisasi oleh Bank dunia dan ADB melalui beberapa Pertemuan Puncak Infrastruktur di Indonesia dan Singapura.

Tidak ada satupun proyek infrastruktur tersebut yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan kepentingan rakyat. Agar tidak menciptakan gejolak sosial, Bank Dunia mempromosikan pembangunan infrastruktur di pedesaan melalui proyek Pendampingan Kecamatan (PK) atau sekarang  disebut Proyek Nasional Pemberdayaan Mandiri atau lebih dikenal dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM).

Melalui proyek tersebut Bank Dunia mengumpulkan data-data vital potensi sumber daya alam, keadaan ekonomi, politik dan kebudayaan rakyat agar dapat melahirkan skema penindasan baru yang lebih tepat.

Proyek infastruktur ini memiliki dampak ekonomi yang besar bagi imperialisme AS dan sistem kapitalisme monopolinya secara umum untuk mengatasi kemadekan pertumbuhan ekonomi di negerinya dan seluruh dunia. Proyek infrastruktur adalah skema manipulatif imperialis untuk menggerakkan ekonominya yaitu dengan mendorong negara Indonesia mengunakan anggaran belanjanya untuk membeli bahan-bahan konstruksi yang dibutuhkan untuk pembangunan proyek infrastruktur. Bahan-bahan konstruksi tersebut di negeri imperialis mengalami over-produksi dan semakin buruk setelah skandal perumahan di AS (Subprime mortgage 2008).

Tidak hanya itu, bila proyek infrastruktur bergulir maka tenaga kerja murah Indonesia dapat dikerahkan untuk ambil bagian dalam pekerjaan besar tersebut sehingga mendapatkan uang untuk membeli produk milik imperialis yang membanjiri pasar dalam negeri yang juga mengalami over-produksi. Imperialisme kembali memperoleh pasar yang luas dari rakyat yang miskin. Pembiayaan seluruh proyek infrastruktur tersebut juga berasal dari imperialis sebagai utang baru yang sangat besar. Imperialisme AS dan negeri imperialisme lainnya berhasil memecahkan masalah kapital menumpuk yang terancam membusuk (capital decay) dan tidak dapat digunakan di negerinya sendiri karena kemandekan pertumbuhan ekonomi.

Karenanya, tidaklah mengherankan apabila imperialis dan negara reaksioner sangat ambisius untuk menjalankan program infrastruktur ini. Ia dapat membantu mengurangi “angka pengangguran” di Indonesia, mendapatkan dana segar untuk menghidupkan borjuasi besar komprador dan tuan tanah dan imperialisme sendiri dapat menggerakkan perputaran kapitalnya secara kontinyu.

*** b@tursor

~ oleh Akang Muhib pada 04/06/2012.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: