Program Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) Dan Ancaman Terhadap Hak-Hak Suku Bangsa Minoritas Papua

Untuk mendukung program food estate, pemerintah rezim boneka SBY-Budiono telah membuat sejumlah payung hukum yang dianggap penting, tujuanya tidak lain, memberikan keleluasaan bagi klas borjuis komprador dalam negeri dan koorporasi asing untuk memonopoli lahan di Indonesia dengan alasan menangani masalah krisis ketahanan pangan.

Salah satu payung hukum yang dibuat adalah Instruksi Presiden No 5 tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi 2008-2009 termasuk di dalamnya mengatur Investasi Pangan Skala Luas (Food Estate). Memasuki Tahun 2010 kemarin, Kementerian Pertanian merancang peraturan pemerintah (PP) tentang food estate atau pertanian tanaman pangan dengan skala sangat luas. Sebelumnya, persoalan ini sudah dimasukkan dalam Perpres No 77/2007 tentang Daftar Bidang Usaha Tertutup Dan Terbuka.

Program Food Estate sendiri merupakan konsep pengembangan produksi pangan yang dilakukan secara terintegrasi mencakup pertanian, perkebunan, bahkan peternakan yang berada di suatu kawasan lahan yang sangat luas. Secara sederhana konsep Food Estate layaknya perkampungan industri pangan.

Saat ini diperkirakan ada 7,13 juta hektar lahan yang dianggap terlantar di Indonesia. Kabupaten Merauke, Provinsi Papua merupakan salah satu daerah yang dipandang layak untuk diberlakukakan program food estate dengan lahan seluas 1,6 Juta Ha.

Merauke Target Program Food Estate

Kabupaten Merauke, Provinsi Papua adalah target utama pemerintah untuk mengembangkan food estate. Program Merauke Integrate Food and Energy Estate (MIFEE) sendiri secara resmi telah dicanangkan oleh Bupati Merauke, Jhon Gluba Gebze pada perayaan HUT kota Merauke ke 108 tanggal 12 Februari 2010 lalu.

Merauke memiliki cadangan lahan pertanian mencapai 2,49 juta ha, terdiri dari lahan basah sekitar 1,937 juta ha dan lahan kering 554,5 ribu ha. Bahkan lahan yang ada hampir semua datar, sehingga cocok untuk usaha pertanian skala luas. Sedangkan lahar sekitar 1,63 juta ha yang potensi untuk pengembangan food estate. Dari luasan itu, ada sekitar 585.000 ha lahan areal penggunaan lain (APL) yang sudah mendapat persetujuan Kementerian Kehutanan.

Beberapa distrik di Merauke merupakan kawasan sentral produksi. Untuk tanaman padi berada di Merauke, Semangga, Kurik, Tanah Miring, Okaba dan Kimaam. Komoditi kedele berada di Jagebob, Malind, Muting, Elikobel, Okaba dan Kimaam. Sedangkan jagung di distrik Semangga, Jagebob, Muting, Elokobel, Okaba, dan Kimaam.

MIFEE dan Kepentingan Klas Borjuis Komprador

Kabarnya, untuk mendukung program Merauke Food Estate akan ada 36 investor yang menanamkan modalnya di Merauke. Sekitar 28 di antaranya adalah milik klas borjuis komprador dalam negeri dan sisanya adalah koorporasi asing. Beberapa perusahan besar telah mulai beroperasi sejak bulan Mei lalu.

Misalkan, perusahan milik Prabowo Subianto, PT Kertas Nusantara yang memperoleh lahan investasi paling besar yakni; 154.943 ha Hutan Tanaman Industri (HTI). Perusahan ini hadir dengan surat rekomendasi 522.1/2700 tanggal 23-10-2008. Secara khusus perusahaan ini bergerak dibidang pembuataan kertas dan bubur kertas, kantor pusatnya berada di Menara Bidakara, Jakarta Pusat. Daerah operasi mereka meliputi beberapa distrik, seperti Ngguti, Okaba dan Tubang. Kehadiran PT Kertas Nusantara sendiri sudah tentu akan membuka hutan yang cukup besar, dikhawatirkan akan terjadi konfiik antara masyarakat adat setempat dengan pihak perusahan.

Selain itu, Medco Group perusahan milik Arifin Panigoro melalui anak usaha PT Medco Papua Industri Lestari telah menanamkan investasinya juga di Merauke. Kehadiran mereka dengan surat rekomendasi No.522.2/415 Tanggal 18-02-2010, beroperasi di Distrik Kaptel dan Ngguti. Lahan yang akan dibuka untuk energi biomassa (industri produksi energi) dan Hutan Tanaman Industri (HTI) sebesar 169.000 ha.

Medco Group dan Arifin Panigoro hadir dengan tiga misi utama yakni; memperluas eksplorasi, meningkatkan produktifitas lapangan yang sudah ada, serta, memperketat balancing portfolio. Medco Group sudah tentu akan beroperasi dalam waktu yang cukup lama di Merauke.

Tidak ketinggalan, Keluarga Wiliam Soeryadjaya yang juga pernah menjadi orang nomor dua terkaya di Indonesia menanamkan investasinya di Merauke. PT Agro Lestari dengan anak perusahan PT Papua Agro Lestari sendiri bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit. Perusahan ini mendapat lahan operasi seluas 39,8 ha, dengan surat keputusan. No 08 tanggal 16 Januari tahun 2007. Wilayah operasi mereka meliputi sebagian besar Distrik Ulilin.

Selain ketiga klas borjuis komprador diatas, masih ada beberapa orang lagi yang menanamkan investasinya di Merauke berskala besar, sebut saja Tommy Winata pemilik Kelompok usaha Artha Graha Network melalui anak usahanya PT Sumber Alam Sutera (SAS), kemudian Aburizal Bakrie dari kelompok Bakrie Group dan beberapa lagi.

Kehadiran program Food Estate di Merauke hanya sebuah kedok dibalik skema besar Imperialisme. Tidak dapat dipungkiri bahwa negara-negara Imperialis sangat diuntungkan dengan penggunaan biofuel (minyak sawit) untuk menggantikan bahan bakar fosil (mineral dan galian), karena biofuel ramah lingkungan. Juga bahwa pasar minyak sawit mentah (crude palm oil) harganya sangat kompetitif di pasar dunia di banding petroleum. Satu hektar kelapa sawit dapat menghasilkan 5.000 – 6.000 kg minyak mentah. Harga minyak ini mencapai lebih dari 400 USD per ton kubik atau sekitar 54 USD perbarel. Bandingkan dengan harga minyak mentah (petroleum) yang hanya mencapai 70 USD perbarel. Pada tingkat ASEAN, negara yang dapat menyaingi Indonesia (2,9 juta hektar) dalam minyak sawit hanya Malaysia (3,3 juta hektar) di tahun 2003. Selain itu perkebunan kelapa sawit yang juga menghasikan minyak pelumas yang berguna untuk menggerakan barang-barang otomotif dari industri kapitalis dengan menjadikan Indonesia sebagai pasar.

Ancaman terhadap Keberlangsungan Hidup Suku-suku Asli Papua

Program Merauke Integrated Food dan Energy Estate (MIFEE) yang membuka lahan 1,6 juta hektar merupakan ancaman baru kerusakan hutan dan terjadi marjinalisasinya hak suku-suku asli Papua seperti suku Marind.

Kehadiran MIFEE di Merauke, ini akan menggusur hak-hak suku-suku asli Papua terutama suku Marind dan hanya untuk kepentingan imprealisme. Dalam konteks ini juga, keberadaan perkebunan kelapa sawit dan perkebunan tanaman pangan lainya juga dipandang sebagai ancaman bagi keberadaan ekosistem hutan hujan tropis di Indonesia khususnya Papua.

Mengikuti pembukaan perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh PT MEDCO, belum sampai pada aras yang mendidik rakyat. Isi dari pernyataan yang dikeluarkan belum membawa arah pikir rakyat pada kondisi keberadaan perkebunan kelapa sawit berkenaan dengan ancaman perlindungan hutan dan tanah. Artinya bahwa informasi yang mendidik dan membebaskan belum juga diberitakan, agar rakyat nantinya mampu menyatakan pendapatrnya secara lugas tentang terima atau tidak untuk kehadiran perkebunan ini. Sebab perkebunan monokultur yang menggunakan lahan primer ratusan hektar, akan melahirkan dampak ekologi dan sosial budaya.

Selama ini kita telah melihat dan mendengar dengan jelas akibat yang ditimbulkan. Sebut saja kebakaran hutan jutaan hektar, tanah longsor dan erosi, deforestrasi, jutaan kubic limbah yang dibuang ke alam sehingga tanah dan perairan menjadi tidak produktif, terusirnya suku-suku asli Papua dari tanahnya, pelanggaran HAM karena perusahaan membentenggi diri dengan alat paksa Negara (TNI/Polri), dan masih banyak lagi.

MIFEE Proyek Pemerintahan Rezim Boneka

Kehadiran program MIFEE di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua sudah tentu merupakan program pemerintah boneka antek Imperialism AS yang tidak bisa ditolak kehadirannya. Tujuan utamanya adalah Indonesia yang memiliki lahan yang luas dapat menyediakan segala bahan baku yang berguna untuk mengatasi krisis akut di negeri-negeri Imperialis.

Kehadiran MIFEE sudah tentu akan menggusur hak-hak suku-suku di Papua, hutan dan budaya masyarakat setempat. Banyak pengalaman pahit yang telah membuat suku-suku asli di Papua trauma.

Bualan SBY pada pidatonya di Kopenhagen akhir tahun 2009 lalu untuk mengajak pemimpin dunia melakukan injeksi logika ekonomi baru (new economic logic) dalam konsep pembangunan ekonomi. Konsep new economic logic versi antek sejati imperialis AS itu adalah mempertahankan tegakan hutan jauh lebih menguntungkan daripada menebang. Nyatanya program MIFEE menunjukan watak asli pemerintahan boneka yang merupakan keterwakilan dari klas borjuis komprador dan tuan tanah yang sepenuhnya mengabdi pada Imperialis. (Okto – Komite Kerja untuk Demokrasi Rakyat Papua)

~ oleh Akang Muhib pada 20/04/2012.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: