Sejarah Gerakan Perempuan yang Bias Jender

SUDAH banyak dikeluhkesahkan dan dikritik secara tajam oleh kalangan perempuan bahwa sejarah gerakan perempuan kita dipenuhi pandangan dan kepentingan bias jender. Jelaslah konstruksi sejarah yang bias jender tersebut menjadi salah satu sebab yang mengukuhkan ketidakadilan jender.

KEKUASAAN negara yang menghegemoni konstruksi sejarah bangsa membuat pandangan kita sangat tergantung terhadap konstruksi tersebut, tak terkecuali sejarah gerakan perempuan. Sementara, para sejarawan sendiri belum banyak melakukan rekonstruksi sejarah gerakan perempuan agar menghasilkan gambaran sejarah yang lebih adil.

Ketergantungan kita terhadap konstruksi sejarah kekuasaan sangat kuat sehingga dalam setiap kegiatan pendidikan dan pelatihan membahas gerakan perempuan, pandangan bias jender tersebut mendominasi. Kita menemukannya, misalnya, ketika diminta mendaftar tokoh gerakan perempuan, maka yang muncul adalah sederet nama perempuan yang selama ini berhasil melakukan pergerakan di bidang publik, seperti Christina Martha Tiahahu, RA Kartini, Cut Nyak Dien, Dewi Sartika, dan Roehana Koedoes. Inilah bias jender yang sangat dominan dalam sejarah gerakan perempuan, yaitu dualisme peran domestik-publik, dengan peran yang pertama dianggap subordinat, marjinal, tidak penting, dan peran yang kedua sebaliknya.

BIAS jender selalu memunculkan diskriminasi atas nama jenis kelamin. Pekerjaan di bidang publik seperti menyelenggarakan pendidikan, melakukan pertempuran di medan perang, dan negosiasi dalam perjuangan, merupakan pekerjaan laki-laki yang bernilai lebih tinggi dibandingkan dengan pekerjaan domestik seperti memasak, merawat orang sakit, mengurus dan mendidik anak dalam kehidupan keluarga yang lebih banyak dilakukan oleh perempuan.

Bukan hanya nilai pekerjaannya yang dianggap berbeda, pelaku pekerjaan tersebut juga mempunyai nilai berbeda, sehingga laki-laki dianggap lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan.

Bagaimana pandangan ini masuk dalam konstruksi sejarah gerakan perempuan?

Konstruksi sejarah gerakan perempuan yang tertulis dalam berbagai buku doktrin, termasuk yang diajarkan di sekolah- sekolah, menyistematisasi gerakan perempuan sebagai gerakan kaum perempuan yang telah menyumbang perubahan bangsa melalui kegiatan publik, yang selama ini lebih banyak dilakukan laki-laki. Misalnya, pemberdayaan melalui institusi pendidikan, ikut bertempur melawan kolonialisme, atau aktif melakukan organisasi massa untuk pergerakan kemerdekaan.

Perjuangan perempuan baru dianggap penting jika melakukan kegiatan publik yang selama ini banyak dilakukan laki- laki. Perempuan baru dapat dianggap berjuang melakukan perubahan bernilai historis jika sudah menjadi laki-laki. Itu pun masih selalu dinilai dan dipandang lebih rendah dari laki-laki.

Sejarah gerakan perempuan kita melupakan peran domestik yang dilakukan sangat banyak perempuan. Peran kaum perempuan di dapur-dapur umum untuk membantu logistik para serdadu pejuang, peran merawat serdadu terluka, peran mengurus rumah tangga dan mengasuh anak yang dilakukan sendiri ketika suami pergi berperang, tidak masuk dalam hitungan gerakan yang patut disejarahkan.

Padahal, mayoritas kaum perempuan kita adalah “para pejuang” domestik ini, namun kita sangat sulit untuk sekadar menyebutkan daftar nama mereka ketika menyusun sejarah gerakan perempuan.

Selayaknya kita mengenal jasa Bu Kartinah, si tukang masuk di dapur umum para pejuang kemerdekaan, di samping RA Kartini. Selayaknya kita mengenang Mak Dewi, si suster pejuang yang terluka, di samping Dewi Sartika. Selayaknya kita kagum dengan keuletan Cut Minah yang ulet mengurus anak-anak, sementara suami berperang bersama Cut Nyak Dien.

Ada beberapa hal yang menyebabkan munculnya konstruksi pandangan bias jender tersebut. Pertama, kepentingan pandangan budaya patriarkhal yang melahirkan dualisme peran dan fungsi laki-laki dan perempuan secara segregatif, diskriminatif, mengandung stereotip, dan subordinatif yang memenuhi kekuasaan negara kita. Pandangan budaya ini bukan hanya melahirkan superioritas dan dominasi laki-laki, tetapi juga inferioritas perempuan yang sulit dibangkitkan dalam hubungan sosial-kemasyarakatan serta beban berganda pada perempuan. Sejarah yang bias jender dikonstruksi untuk mengukuhkan pandangan budaya bias jender tersebut, yang di antaranya dilegitimasi untuk kepentingan menjaga keharmonisan rumah tangga serta penegasan peran pendidikan keluarga.

Kedua, kepentingan politik kekuasaan negara yang bertujuan mendepolitisasi potensi dan kekuatan politik sipil berbasis kaum perempuan. Kekuasaan negara mempunyai kekhawatiran terhadap aktualisasi kekuatan politik rakyat berbasis gerakan perempuan karena fakta sejarah kita menggambarkan gerakan perempuan dapat menjadi kekuatan signifikan berhadapan dengan negara seperti ditunjukkan Gerwani.

Ketiga, kepentingan politik patriarkhal pada kelompok-kelompok kepentingan seperti partai politik, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi keagamaan, yang bertujuan melestarikan kekuasaan laki-laki.

Pada organisasi keagamaan, hal ini dilegitimasi juga oleh pandangan agama bias jender, baik menyangkut kepemimpinan, peran domestik dan publik, atau seksisme.

Keempat, pandangan patriarkhal pada kalangan militer yang lebih sering mengklaim perjuangan kemerdekaan sebagai hasil kerja signifikan para pejuang (tentara) laki-laki. Pandangan ini tidak hanya tertera dalam doktrin sejarah yang menomorduakan perjuangan perempuan, tetapi berkolusi dengan kepentingan ibuisme negara dalam melakukan depolitisasi kekuatan perempuan, yaitu selain dengan mendomestifikasi peran istri kalangan tentara juga dengan membuat stigma subversif-ektrem pada kelompok perempuan radikal seperti Gerwani, sehingga memberi dasar legal bagi pemberangusan terhadap mereka.

Melihat kenyataan di atas, jelas mendesak untuk menyusun ulang sejarah gerakan perempuan kita agar diperoleh gambaran yang adil tentang gerakan perempuan dalam sejarah pembentukan negara-bangsa kita. Sejarah tersebut semestinya dikonstruksi atas dasar perspektif keadilan jender.

Kepentingannya jelas bukan sekadar rekonstruksi sejarah sesuai fakta, tetapi lebih dari itu sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan yang selama ini selalu memarjinalkan keberadaan perempuan dan semakin menyubordinasikan perempuan dalam banyak proses kenegara-bangsaan kita, baik di bidang politik, ekonomi, pendidikan, dan sebagainya.

 

Farid Muttaqin Koordinator Program “Pendidikan Politik Perempuan di Pesantren”, PUAN Amal Hayati Jakarta

Kompas, Senin, 28 Juni 2004

~ oleh Akang Muhib pada 11/04/2011.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: