Reformasi Agraria dan Masalah Perempuan

DARI beberapa kliping koran yang membahas kasus perdagangan manusia maupun kasus buruh migran, penulis melihat pada umumnya perempuan yang terjerat dalam kungkungan jaringan perdagangan perempuan atau perempuan yang memilih untuk bekerja di luar negeri sebagai buruh migran berasal dari kawasan pedesaan. Mereka memilih bekerja di luar negeri (di luar desanya) karena masalah sempitnya lapangan pekerjaan di desa mereka.

KENYATAAN itu merupakan implikasi tidak terjadinya pemerataan pendapatan dari sektor pertanian di kalangan masyarakat pedesaan. Revolusi Hijau tidak mampu membongkar relasi produksi ala feodalisme yang menjadi penyangga ideologi patriarki. Akibatnya, kaum perempuan menjadi kalangan yang menanggung beban paling berat. Partisipasi perempuan dalam proses produksi pertanian di pedesaan semakin hilang.

Sempitnya lapangan pekerjaan dan menurunnya pendapatan keluarga petani yang mayoritas di pedesaan menyebabkan perempuan mencari lapangan pekerjaan di luar desa. Magnet yang menarik perempuan keluar desa adalah kantong industri di perkotaan. Rendahnya kualitas tenaga kerja perempuan pedesaan tentu saja sesuai dengan kepentingan pemodal yang membutuhkan buruh yang berupah murah.

Situasi saat ini menegaskan bahwa gejala di atas juga ternyata tidak menyelesaikan masalah. Rapuhnya basis industri di Indonesia menjadi petaka baru yang sewaktu-waktu akan meledak. Di tengah ancaman PHK, imbalan upah yang rendah, dan memburuknya situasi akibat belum pulihnya perekonomian, buruh-buruh perempuan dipaksa untuk tetap bekerja dan menanggung berbagai beban sosial keluarganya.

Bekerja di luar negeri, dengan imbuhan janji-janji dan cerita keberhasilan beberapa orang yang telah bekerja di negeri seberang pun masuk ke dalam ide-ide kaum perempuan. Hal ini turut mendorong tingginya motivasi untuk mencari kerja di negeri di mana hambatan dan ancaman secara sosial dan politik bagi kehidupannya semakin besar. Apalagi ketika pekerjaan yang diperoleh berada di sektor domestik sebagai pembantu rumah tangga.

Upaya yang harus dilakukan untuk memecahkan persoalan di atas adalah dengan melakukan perombakan struktural yang selama ini menjadi pemicu permasalahan. Langkah yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah di atas adalah membuka lapangan pekerjaan di pedesaan, khususnya bagi kaum perempuan.

Jalan utama menuju pada langkah tersebut adalah melakukan demokratisasi dalam hal pengelolaan tanah dan sumber agraria di pedesaan, “reformasi agraria” atau “pembaruan agraria”. Secara definisi, yang dimaksud dengan reformasi agraria adalah upaya melakukan perombakan struktur agraria dengan cara menghapuskan kepemilikan monopoli atas tanah dan sumber agraria serta mendistribusikan tanah dan sumber agraria lainnya kepada petani penggarap, baik laki-laki maupun perempuan.

Acuan hukum pelaksanaan reformasi agraria di Indonesia adalah Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 yang diperkuat Ketetapan MPR Nomor IX/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Sumber Daya Alam. Akan tetapi, sampai saat ini belum pernah dilaksanakan menyeluruh karena hambatan bersifat politik.

Kita semua mafhum, Orde Baru telah memberi tahu kita bahwa reformasi agraria identik dengan sosialisme. Stigma ini memang tidak salah meskipun pada dasarnya kapitalisme juga membutuhkan reformasi agraria sebab reformasi agraria adalah jalan meningkatkan produktivitas pertanian, menjamin pasokan bahan baku, dan menciptakan pasar yang menjadi landasan kokoh bagi industrialisasi.

Seperti beberapa negara yang berhasil melakukan industrialisasi, misalnya Korea Selatan, Jepang, Taiwan, dan China, semuanya menjadikan reformasi agraria untuk mengawali pembangunan industri nasionalnya meskipun dengan metode berbeda-beda.

SALAH satu prinsip dalam pelaksanaan reformasi agraria adalah keberpihakan terhadap kaum tani. Data Badan Pusat Statistik menyebutkan, jumlah kaum tani di Indonesia paling tidak sekitar 44,3 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, kaum tani yang menggarap tanah kurang dari 0,4 hektar menurut Sensus Pertanian (SP) 2003 sekitar 56,5 persen. Persentase jumlah petani gurem di beberapa wilayah cukup beragam.

Dengan jumlah tenaga kerja yang sangat besar dan kualitas teknologi produksi yang masih rendah serta sempitnya lapangan pekerjaan di sektor lain, satu-satunya cara meningkatkan penghidupan kaum tani gurem ini adalah dengan cara ekstensifikasi lahan. Yang kerap dijadikan alasan untuk tidak menjalankan ekstensifikasi adalah menyempitnya lahan pertanian karena perkembangan industri dan jumlah penduduk.

Namun, permasalahan utama sebenarnya bukan itu, melainkan karena adanya penguasaan secara monopoli oleh segelintir kalangan nonpetani yang memiliki kekuasaan penuh dalam hal peruntukan tanah. Dengan demikian, tidak jarang kasus konversi lahan pertanian menjadi areal industri justru terjadi di kawasan pertanian produktif. Apabila tidak segera ditangkal dengan cara mendemokratiskan penguasaan dan kepemilikan tanah, gejala ini semakin memperburuk kehidupan keluarga petani gurem. Buruknya kehidupan keluarga kaum tani di pedesaan inilah yang menjadi salah satu muasal segala bentuk diskriminasi dan kekerasan yang dialami kaum perempuan.

Proses ekstensifikasi lahan yang dilakukan dengan mendistribusi lahan berlebih dari kepemilikan monopoli memberi jaminan ekonomi dan politik bagi kalangan yang selama ini paling terpinggirkan di pedesaan. Jaminan ini akan meningkatkan kemampuan produksi kaum tani miskin di pedesaan apabila dilanjutkan dengan upaya penataan produksi dan kolektivisasi pertanian. Langkah ini dapat ditopang dengan pembenahan proses produksi, terutama melalui intervensi teknologi modern dalam proses produksi pertanian.

Penataan dan kolektivisasi produksi pertanian di wilayah-wilayah yang sudah mengalami redistribusi lahan bertujuan untuk menjamin pemerataan hasil produksi dalam upaya mengangkat kesejahteraan. Jaminan ini berlaku untuk semua pihak yang bekerja di atas tanah tersebut, tanpa diskriminasi jender.

Langkah lain yang harus dilakukan adalah mengatasi masalah keterbelakangan politik dan kebudayaan melalui aktivitas pengorganisasian dan pengintensifan pendidikan dan sosialisasi nilai-nilai baru untuk mengatasi keterbelakangan budaya di kalangan kaum tani.

Bagi perempuan petani, reformasi agraria memberi jaminan lebih konkret atas hak ekonomi dan hak politik. Artinya, kaum tani perempuan memiliki basis yang memadai dalam hal partisipasi dan kontrol ekonomi maupun politik. Basis inilah yang akan menopang gerakan perempuan secara umum untuk menganulir segala bentuk diskriminasi, baik di lapangan politik, ekonomi, maupun kebudayaan.

Dalam konteks perjuangan perempuan, reformasi agraria berupaya membongkar segala bentuk relasi yang diskriminatif. Tidak ada lagi penguasaan monopoli akan menjadi landasan terselenggaranya demokrasi di pedesaan. Demokratisasi dalam relasi sosial akan menjadi antitesis bagi diskriminasi.

Dengan demikian, tidak mungkin gerakan reformasi agraria dapat dilakukan tanpa mengikutsertakan kepentingan gerakan perempuan. Gerakan perempuan pun sudah selayaknya terlibat aktif dalam gerakan reformasi agraria. Keduanya merupakan prasyarat yang masing-masing saling terkait dan tidak bisa dipisahkan. Yang perlu dilakukan saat ini adalah bagaimana kita semua mengonkretkan kebutuhan tersebut.

Syamsul Ardiansyah
Aktif di Institute for National and Democratic Studies

Kompas – Senin, 06 Desember 2004

~ oleh Akang Muhib pada 11/04/2011.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: