Sekilas Tentang Undang-Undang Penanaman Modal (UU PM)

KESEJAHTERAAN rakyat serta kemandirian bangsa bukan terletak pada investasi asing. Keberadaan investasi asing justru sebaliknya, akan membuat roda perekonomian nasional runtuh secara perlahan-lahan dan pasti. Uniknya, pemerintah justru malah mempatenkan investor asing dalam Undang-Undang Nomer 25 tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (UU PM).

UU PM lebih berpihak pada investor asing. Selain itu, UU PM juga tidak memberikan sanksi atas kejahatan korporasi.  Dalam sejarah perekonomian dunia, tidak ada satu negara pun yang mampu menyesejahtrakan rakyat dan memandirikan bangsanya melalui investasi asing. Sebagai contoh, eksistensi perekonomian negara Government Seven alias G7 yang menyadarkan diri pada investasi domestik, khususnya pada pengadaan barang publik dan pendayagunaan sumber daya alam. Bukan pada investasi asing.

Selain negara G7, ada beberapa negara industri baru di Asia seperti Singapura dan Korea Selatan yang tidak memperkenankan investasi asing masuk ke sektor-sektor strategis. Dengan masuknya investor asing ke sektor-sektor strategis justru bukan menguntungkan perekonomian dalam negeri, dan bahkan malah menguntungkan asing. Hal ini terjadi pada perekonomian di masa Orde Baru yang menyandarkan diri pada investasi asing.

Pemerintah tidak belajar dari kegagalan ekonomi masa Orde Baru tersebut. Akibat kegagalan belajar itu, pemerintah dan DPR sekarang ini pun akan mengarahkan perekonomian menuju keruntuhan berikutnya, seperti yang dialami Orde Baru pada krisis 1997-1998.

Keberadaan UU PM sekarang membuktikan uang adalah panglima. Akibatnya, demi uang, apapun jadi tergadaikan termasuk hak guna usaha yang 75 tahun itu. Sikap ini membuktikan bahwa pemerintah saat ini adalah pelaksana ajaran neoliberal paling konsisten dibandingkan dengan negara-negara lain. Seharusnya keberadaan investasi asing di Indonesia diwaspadai dan terus dimonitoring. Jika tidak negeri ini akan terus mengalami keterpurukan. Untuk menyejahterakan rakyat bukan pada asing, tapi bagaimana meningkatkan investasi domestik. Fakta ini menunjukan bahwa dana investasi asing justru menjerumuskan bangsa Indonesia ke arah kehancuran dan rakyat Indonesia tetap berada di garis kemiskinan serta menjadi jajahan bagi negara asing.

UU PM adalah bentuk penjajahan secara diam-diam atau silent takeover atas kedaulatan ekonomi politik Indonesia. Selain itu, UU itu menunjukkan kebijakan yang paradoks terhadap komitmen kemandirian ekonomi, pengentasan kemiskinan, serta mengingkari semangat konstitusi dan UUD 1945 mengenai kewajiban negara melindungi dan mensejahterakan kehidupan rakyat.

~ oleh Akang Muhib pada 20/03/2011.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: