Sekilas Tentang UUPA No. 5 Tahun 1960

Tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat penting, bukan saja karena fungsinya sebagai faktor produksi, tetapi juga karena implikasi fungsi sosialnya. Dari tanahlah proses produksi dalam usaha pertanian dimulai dan dari tanah pula kesejahteraan petani berawal. Indonesia adalah negara di mana susunan kehidupan rakyatnya, termasuk perekonomiannya, masih bercorak agraris.

Amanat Konstitusi sebagai Landasan kebijakan politik agraria di Indonesia adalah UUD 1945 Pasal 33 Ayat 3 yang menegaskan, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Undang-Undang Pokok Agraria Nomor  5 Tahun 1960, dalam rangka melaksanakan amanat konstitusi UUD 1945 pasal 33 ayat 3, merupakan dasar kebijakan mengatur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan sumber daya alam.

Dalam UUPA terdapat 4 pasal yang mengatur tentang kebijakan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan sumber daya alam terutama tanah di antaranya:

1. Pasal 7, tentang kepemilikan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan.

2. Pasal 10, kepemilikan atas tanah pertanian pada dasarnya wajib dikerjakan secara aktif.

3. Pasal 13, pemerintah berusaha agar supaya usaha-usaha dalam lapangan agraria diatur sedemikian rupa.

4. Pasal 17 dengan mengingat ketentuan pasal 7 maka untuk mencapai tujuan yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 3 diatur luas maksimum dan/atau minimum tanah yang boleh dipunyai oleh satu keluarga atau badan hukum.

Program Landreform Landreform diartikan sebagai perombakan mengenai penguasaan dan pemilikan tanah serta hubungan-hubungan hukum yang bersangkutan dengan penguasaan tanah. Untuk melaksanakan landreform pemerintah harus merealisasikan ketentuan-ketentuan pasal 7, 10, 13 dan 17 yang terkandung dalam UUPA. Salah satu program yang harus dilaksanakan oleh pemerintah dalam rangka program landreform adalah redistribusi tanah.

Redistribusi tanah adalah kegiatan pemberian hak atas tanah yang berasal dari tanah obyek landreform kepada para petani/penggarap yang memenuhi persyaratan sesuai dengan pasal 8 dan pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 224/1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian. Redistribusi tanah merupakan suatu program pembagian tanah pertanian yang adil dan merata atas sumber penghidupan petani (berupa tanah) tanpa menimbulkan perbedaan pemilikan tanah yang besar. Redistribusi tanah mengarah ke program pemerintah untuk menyediakan tanah bagi para penggarap. Secara sosial ekonomis program redistribusi tanah diharapkan mampu memperbaiki keadaan sosial ekonomi rakyat (khususnya petani).

Download UUPA No. 5 Tahun 1960 : UUPA N0. 5 Tahun 1960

~ oleh Akang Muhib pada 19/03/2011.

2 Tanggapan to “Sekilas Tentang UUPA No. 5 Tahun 1960”

  1. apa betul uupa no5 1960 telah d jln kn, bukan omong kosongkn kenapa msyrakat masih bnyk menderita

  2. Rejim SBY boneka Imperialis AS tidak menjalankan agenda reforma agraria sejati di Indonesia.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: