Geopolitic in Asia Pacific

•24/01/2016 • Tinggalkan sebuah Komentar

Sumber: Geopolitic in Asia Pacific

Karakter Pemuda Mahasiswa Dalam Masyarakat Indonesia yang Setengah Jajahan Setengah Feodal

•25/06/2014 • Tinggalkan sebuah Komentar

Pemuda adalah salah satu golongan atau sektor yang berjumlah besar dari masyarakat Indonesia. Mereka berusia muda antara 15-35 tahun, yakni laki-laki dan perempuan, dan memiliki ciri khusus yakni tingkat mobilitas yang tinggi, dinamis dan aktif. Sebagai unsur yang bertumbuh-kembang, mereka memiliki masa depan untuk bisa mengembangkan dirinya dan membangun  di segala bidang menuju kemajuan masyarakatnya.

Jika dilihat dari aspek usia, mereka berjumlah 82,2 juta lebih (2008) dari jumlah penduduk Indonesia sebesar 228,5 juta lebih yang mengalami kenaikan seiring dengan laju pertumbuhan penduduk. Dari jumlah tersebut, mayoritas tersebar sebagai pelajar dan mahasiswa, buruh, tani, borjuasi kecil perkotaan lainnya (seperti: pekerja merdeka, intelektual, dll). Ketersebaran di setiap sektor dan ciri-ciri khusus menjadikan kedudukan dan peranan pemuda sangat penting sebagai kekuatan produktif dan tulang punggung perjuangan Demokratis Nasional. Sejarah menunjukkan peran penting pemuda dalam gerakan pembebasan nasional, Revolusi Agustus 1945, dan Gerakan Mei 1998.
Lanjutkan membaca ‘Karakter Pemuda Mahasiswa Dalam Masyarakat Indonesia yang Setengah Jajahan Setengah Feodal’

Apa Hakikat dari Agenda Pertemuan Global: MDG’s, APEC dan WTO tahun 2013?

•11/06/2013 • Tinggalkan sebuah Komentar

Untuk memasifkan kepentingan  dikawasan Asia-Pasifik, Imperialisme Amerika Serikat terus mendorong negeri-negeri bergantung membuat program dan kebijkan yang pro terhadap kepentingan mereka. Pada tahun 2013 ini, seperti halnya penyelenggaraan-penyelenggaraan forum kerjasama multilateral tahun-tahun sebelumnya, Indonesia kembali dipercayakan sebagai tuan rumah untuk penyelenggaraan pertemuan sejumlah skema global Imperialisme tersebut, seperti MDGs, APEC dan, WTO. Seluruh Agenda global tersebut akan melakukan penilaian dan perumusan program yang sudah dan yang akan dijalankan berikutnya yang notabenenya adalah untuk terus berusaha mencari jalan keluar atas krisis dan memassifkan penindasannya terhadap Rakyat.

Millennium Development Goals-MDG’s (MDGs) yang sesungguhnya adalah blue print program pembangunan setiap Negara anggota PBB dan, telah diadopsi oleh Negara-negara lainnya seolah-olah untuk menyusun upaya pemerintah menuju target-targer yang “bisa dilakukan” dan “terukur”. Namun, maksud sebenarnya adalah untuk melegitimasi neoliberalisme dan menunjukkan bahwa sistem kapitalis dunia adalah satu sistem yang manusiawi, bahkan sebagai skema kerakusan eksploitasi dan penjarahan imperialisme seperti kenyataan sampai hari ini.

Pertemuan high level panel (HLP) MDG’s yang telah diselenggarakan pada Bulan Maret lalu di Nusa dua-Bali, bertujuan untuk melakukan evaluasi terkait capaian program tujuan pebangunan Millinium (MDGs) atas 8 (delapan) goals utamanya, yakni; 1). Memerangi kemiskinan 2). Pendidikan dasar untuk semua 3). Kesetaraan gender 4). Mengurangi angka kematian ibu melhirkan dan gizi buruk 5). Kesehatan 6). Memerangi penyakit HIV/AIDS dan penyakit lainnya 7). Lingkungan 8).

Lanjutkan membaca ‘Apa Hakikat dari Agenda Pertemuan Global: MDG’s, APEC dan WTO tahun 2013?’

AWAS(I) BAHAYA FASISME !!!

•09/06/2013 • Tinggalkan sebuah Komentar

Dalam pengertian umum, Fasis/Fasisme merupakan sebuah paham politik yang menjunjung kekuasaan absolut tanpa demokrasi.  Fasisme muncul di dunia ditandai pada masa perang dunia II yang dibawa oleh Imperialisme Jerman, Itali dan Jepang, dengan mengambil bentuk nasionalisme sempit untuk menguasai tanah jajahan. Paska perang dunia II, di negara-negara Imperialis maupun Setengah Jajahan, Fasisme telah berkembang dalam bentuk baru, dimana kekuasaan negara dimanfaatkan oleh golongan berkuasa untuk memaksakan kehendaknya dengan menggunakan aparat militer ataupun institusi lain dalam menindas gerakan rakyat untuk memperjuangkan hak-hak demokratis dengan jalan kekerasan secara langsung dan terbuka maupun dengan regulasi/kebijakan atau praktek terselubung yang tentunya mengarah pada upaya otorisasi sempit dalam mempersempit ruang demokrasi untuk rakyat. Fasisme di Indonesia berkembang pada masa Soeharto yang biasa dikenal orang sebagai fasisme militeristik untuk membungkam demokrasi terutama gerakan rakyat.

Benarkah Semakin Vulgar?

Sejak awal sampai akhir tahun 2012, rezim boneka Amerika Serikat (AS), Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), semakin menunjukkan karakter fasisnya secara vulgar. Kekuasaan reaksioner ini membungkus aturan yang fasis dengan cara-cara “demokratis” bersama parlemen kemudian berujung tindakan vulgar fasis yang menyengsarakan rakyat.

Di awal 2012 saja langsung meledak perlawanan rakyat di perdesaan dan perkotaan. Di perdesaan, kaum tani menolak perampasan tanah bagi perkebunan sawit, kayu, dan pertambangan. Beberapa perlawanan rakyat yang mencuat di tingkat nasional seperti petani di Mesuji Lampung dan Senyerang Jambi terhadap perkebunan milik anak perusahaan Sinar Mas, penentangan petani Sape Bima Nusa Tenggara Barat atas SK Bupati tentang izin pertambangan bagi perusahaan milik Australia, penembakan petani Batang Kumu Riau oleh Brimob Kompi C Sipirok, dan banyak lagi. Di perkotaan, buruh Indonesia telah menggentarkan rezim komprador melalui aksi massa yang menuntut kenaikan upah yang lebih baik dengan melumpuhkan kawasan industri dan sarana transportasi vital, seperti jalan tol di Bekasi.

Di sisi lain, rezim melengkapi dirinya dengan benteng-benteng regulasi fasis untuk melegitimasi tindasan agar dapat memaksa rakyat menanggung beban krisis. Sampai penghujung tahun 2012, SBY berhasil meloloskan Undang-undang Penyelesaian Konflik Sosial (UU PKS) yang sarat teror dan tindasan kepada rakyat, termasuk kepada klik klas berkuasa yang lebih minor. Di tahun yang sama, ia mengajukan rancangan aturan payung keamanan nasional yakni RUU Keamanan Nasional dan mencekik aspirasi dan kebebasan demokratis rakyat melalui RUU Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Semuanya menjadi penggenapan aturan-aturan fasis yang telah disahkan sebelumnya yaitu UU Intelijen, UU Pemberantasan Terorisme, UU TNI, UU Pengadaan Lahan, dan lain-lain.
Lanjutkan membaca ‘AWAS(I) BAHAYA FASISME !!!’

Indonesia Butuh Arah Baru Pembangunan!

•24/03/2013 • 2 Komentar

Pada pekan terakhir Maret 2013, Indonesia akan menjadi tuan rumah bagi High Level Panel (HLP) of Post-2015 Development Goals. Selain itu, di tahun ini ada pula kegiatan APEC Summit dan 9thMinisterial Meeting. HLP dimaksudkan untuk menyusun roadmap baru bagi agenda pembangunan dunia pascaberakhirnya Millenium Development Goals (MDGs). Di Indonesia, organisasi-organisasi massa yang berhimpun dalam aliansi luas yaitu Indonesian Peoples Alliance (IPA) akan menyikapi pertemuan tersebut dalam rangkaian kegiatan IPA. IPA juga akan merespon APEC Summit dan 9th WTO Ministerial Meeting.

Ditengah semakin dekatnya batas akhir MDGs, penyelenggaraan HLP Post 2015 Development Goals pemerintah berusaha memberikan impresi positif kepada khayalak dunia terkait pencapaian-pencapaian MDGs. Ario Adityo dari Institute for National and Democracy Studies, menilai sikap positif ini merupakan pelecehan terhadap rakyat dunia, karena yang sesungguhnya terjadi dari implementasi MDGs disetiap negeri, terutama Dunia Ketiga berhenti pada gejala-gejala. Implementasi tersebut jauh dari akar persoalan yang menjadi sebab program-program yang dirumuskan dalam MDGs.
Lanjutkan membaca ‘Indonesia Butuh Arah Baru Pembangunan!’

Benarkah Indonesia Masih Semi-Koloni dan Semi-Feodal ?

•26/02/2013 • Tinggalkan sebuah Komentar

BANYAK aktivis, organisasi, maupun intelektual kekinian menyangsikan bahwa negara dan masyarakat Indonesia kontemporer masih berkarakter “Semi-Koloni dan Semi-Feodal” (SK-SF). Bahkan, ada pula kalangan yang menyangkal objektifitas tesis SK-SF dalam lapangan teori maupun situasi faktual.

Kalangan ini secara tegas mengatakan, struktur masyarakat Indonesia berada dalam lingkup sistem kapitalisme. Mereka, memang mengakui bahwa kapitalisme yang ada saat ini belum lagi bisa dikatakan maju selayaknya Amerika Serikat, Jerman, Inggris, maupun Jepang sebagai wakilnya di Benua Asia. Seringkali kaum intelektual tersebut menambahkan label terhadap kapitalisme di Indonesia. Misalnya, kapitalisme pinggiran, kapitalisme perkoncoan, kapitalisme semu, bahkan kapitalisme yang cacat. Tapi pada intinya, kapitalisme merupakan corak dominan dalam segala sendiri kehidupan masyarakat Nusantara.

Masih menurut mereka, sejak diterapkannya ekonomi uang, pajak kepala, dan ekonomi perkebunan oleh kolonial Belanda pada sepertiga akhir abad ke-19, masyarakat Indonesia mulai diperkenalkan dengan sistem ekonomi kapitalisme. Selanjutnya, arus investasi kapital yang dilakukan sejumlah negara imperialis kekinian semakin menguatkan bahwa hubungan produksi beserta formasi sosial Indonesia sudah bertransformasi ke masyarakat kapitalistik. Dengan kata lain, negara-negara imperialis memiliki maksud baik untuk melepas kaum tani dari belenggu penindasan semi-feodal, memajukan alat-alat produksi pertanian dan perindustrian, memajukan keterbelakangan budaya intelektual pemuda mahasiswa, serta memperkuat fondasi ekonomi nasional.

Terdapat sejumlah kesalahan teoritis dalam pola pikir dogmatis kalangan yang menolak atau menyangsikan tesis SK-SF. Namun, dalam makalah ini, saya cenderung akan mengetengahkan kondisi objektif Indonesia di bawah rejim SBY-Boediono, yang ternyata tetap melanggengkan karakter SK-SF atau keterbelakangan dalam segala bidang kehidupan masyarakat. Lanjutkan membaca ‘Benarkah Indonesia Masih Semi-Koloni dan Semi-Feodal ?’

Sejarah Gerakan Tani Indonesia

•15/02/2013 • Tinggalkan sebuah Komentar

Kaum tani di Indonesia muncul pertama kali di masa masyarakat feodal, di mana pada waktu itu kaum tani berposisi sebagai tani hamba dari tuan tanah feodal yang menguasai tanah. Tani hamba bekerja menggarap lahan atau tanah milik tuan tanah feodal yang pada waktu itu menyebut dirinya sebagai raja. Seluruh hasil tanah yang digarap oleh tani hamba diserahkan kepada raja dan tani hamba mendapat bagian sesuai dengan kebijakan dari raja.

Pada masa itu, yang banyak berlaku adalah aturan kewajiban tani hamba untuk menyerahkan upeti berupa hasil produksinya sebagian besar kepada raja sebagai bukti pengakuan kepemilikan tanah oleh raja sekaligus juga kepatuhan tani hamba terhadap sang raja. Selain keharusan untuk menyerahkan upeti, tani hamba juga harus siap swaktu-waktu untuk menyerahkan tenaga kerjanya tanpa dibayar ketika raja membutuhkan dan memiliki kehendak untuk mewujudkan keinginannya seperti membangun istana, jalan, bahkan berperang melawan kerajaan yang lain. Belum lagi pajak yang juga dikenakan oleh raja terhadap kaum tani di luar upeti. Dan apabila kaum tani tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya, maka dipastikan mereka akan mendapatkan hukuman. Dapat dibayangkan bagaimana penderitaan tani hamba pada waktu itu dan kondisi hidupnya yang melarat dan miskin.  
Lanjutkan membaca ‘Sejarah Gerakan Tani Indonesia’

 
%d blogger menyukai ini: