Tentang Peraturan Desa

Di mana saja kita bisa temukan aturan yang menentukan Perdes?
Peraturan desa merupakan jenis perundang-undangan yaitu peraturan tertulis yang dibuat/disusun oleh lembaga Negara atau pemerintah. Karena itu peraturan desa terikat dalam sistem perundang-undangan pemerintah seperti diamanatkan Ketetapan MPR Nomor III Tahun 2000. Selama ini peraturan desa lebih mengacu pada UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan peraturan-peraturan turunannya dan kurang mengacu pada undang-undang sektoral seperti misalnya Undang Undang Kehutanan. Sebagai peraturan dari unit terkecil dan paling mendasar, peraturan desa harus mengacu pada peraturan kabupaten, propinsi dan national serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang sektoral.

Apa saja yang boleh diatur oleh Perdes?

1. Segala sesuatu yang menyangkut kepentingan masyarakat
2. Hal-hal yang sifatnya mengatur
3. Pembebanan masyarakat/pungutan
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Dengan kata lain peraturan desa mengatur kepentingan orang banyak, hal-hal yang akan berdampak dan mengikat orang banyak. Dalam kaitannya dengan pelatihan ini, pemanfaatan ruang atau penggunaan lahan dapat dikatakan mempengaruhi banyak orang sehingga dapat diatur dengan peraturan desa.

Satu hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa isi peraturan desa ditentukan oleh kemauan masyarakat. Karena itu sepatutnya peraturan ditetapkan berdasarkan musyawarah dan konsultasi dengan semua masyarakat di desa.

Isi suatu peraturan harus didasarkan pada pemahaman persoalan. Persoalan apa yang akan diatur? Mengapa? Bagaimana dan siapa yang bertanggung jawab? Untuk menetapkan hal-hal ini diperlukan waktu yang cukup panjang dan pengkajian yang cukup dalam. Penyusunan perdes mengikuti bentuk yang ditetapkan dalam peraturan perundangan merupakan langkah terakhir setelah ada kesepakatan mengenai isi.

Bagaimana teknik dan proses pembuatan Perdes?
Di beberapa desa di tempat lain, BPD bersama Pemerintah Desa membuat peraturan desa pertama tentang tata cara penyusunan peraturan desa. Beberapa contoh peraturan demikian telah dibagikan pada peserta selama pelatihan.
Secara umum pembuatan peraturan desa harus memenuhi syarat-syarat:

1. Dasar filosofis: Nilai-nilai kebenaran yang hidup dan tumbuh di tengah masyarakat
2. Dasar sosiologis: Kebutuhan masyarakat terhadap pengaturan
3. Dasar hukum: Kerangka hukum yang lebih luas

 

Download  : Kepmendagri No. 48 Tahun 2002 Tentang Teknik Penyusunan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa

About these ads

~ oleh Akang Muhib pada 28/03/2011.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: